Takut Direcoki Ormas, Dinas PU Tangsel Pilih Tertutup Soal Anggaran

Menurut pegiat antikorupsi dari Tangerang Public Transparency Watch (Truth) Aco mengatakan tindakan ini melanggar UU Keterbukaan Informasi yang termaktub dalam UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 16 huruf d tertulis, pengelolaan dan penggunaan dana dari APBD dan APBN wajib dipublikasikan.

Dalam Perpres No 16 tahun 2018, hal itu juga diatur. Perpres itu memerintahkan kepada K/L/D/I untuk membuka ruang pengawasan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa seluas-luasnya.

"Ya, kalau anggarannya sendiri saja tidak dipublikasikan, gimana mau diawasi. Publikasi anggaran itu sifatnya wajib," papar Aco, kepada IDN Times, Minggu (24/11).

Aco menjelaskan sikap tertutup Pemkot Tangsel soal anggaran akan melahirkan kecurigaan publik. Karena ia mendesak agar transparansi anggaran diterapkan.

"Jika anggarannya tidak dipublikasikan, maka sudah pasti melanggar. Ini patut dicurigai, jangan-jangan ini yang disebut-sebut proyek siluman," katanya.

Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PU, Aries Kurniawan mengatakan sengaja tidak menungkap anggaranuntuk menghindari gangguan Ormas.

"Untuk anggaran kenapa gak dipublikasikan, ada di LPSE. Memamg lebih bagusnya ditampilkan. Cuma mungkin si pelaksananya mengantisipasi ada gangguan ormas," kata Aries, kepada wartawan, Minggu (24/11).

Aries mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk pengamanan. Namun, dirinya pesimistis dengan keamanan aparat polisi.

"Sudah koordinasi dengan pihak Kepolisian, tapi mudah saja ngomongnya. Di lapangan, tetap saja ada gangguan pembangunan proyek. Makanya relatif soal anggaran itu. Memang dicantumkan lebih bagus," jelasnya.