Tangerang Selatan, IDN Times – Ketimpangan infrastruktur antara kawasan yang dikembangkan perusahaan properti dan permukiman kampung masih menjadi persoalan pembangunan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menjelang usia ke-18 tahun. Kondisi ini memunculkan istilah “Tangsel Swasta” dan “Tangsel Negeri”, sekaligus memperlihatkan segregasi sosial di tengah pertumbuhan kawasan perkotaan.
Persoalan tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk Potret 18 Tahun Kota Tangsel, Menjadi Kota #Autopilot? yang digelar Malika for Urban Studies di Bour CoffeBreak, Jumat (20/11/2026). Diskusi tersebut menghadirkan pengamat, akademisi, jurnalis, mahasiswa, serta perwakilan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Armand Suparman, menilai pembangunan Tangsel belum sepenuhnya berjalan seimbang. Padahal, kota ini memiliki kapasitas fiskal yang relatif kuat karena ditopang basis ekonomi perkotaan dan pendapatan asli daerah (PAD).
Menurut Armand yang juga merupakan Menteri Dalam Negeri Kabinet Bayangan id, besarnya kapasitas fiskal seharusnya memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk memastikan pelayanan publik dan pembangunan bisa dirasakan seluruh masyarakat, bukan hanya kawasan tertentu.
Armand mengidentifikasi empat gejala yang disebutnya sebagai fenomena kota autopilot. Pertama, autopilot pelayanan, ketika masyarakat harus mencari solusi sendiri atas persoalan sehari-hari seperti banjir dan penumpukan sampah.
Kedua, autopilot pembangunan, yakni pertumbuhan kawasan yang lebih terlihat di wilayah pengembangan properti oleh korporasi besar dibanding permukiman masyarakat yang tidak tersentuh pengembang.
Ketiga, autopilot akuntabilitas, yaitu belum optimalnya respons pemerintah terhadap keluhan dan aspirasi warga. Keempat, autopilot pengendalian dan pengawasan, ketika pemerintah dinilai lebih berorientasi pada pemenuhan administrasi dan target serapan anggaran dibandingkan hasil pelayanan yang dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai ada oligarki atau dinasti yang menutup ruang atau akses publik untuk turut terlibat mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga penyusunan kebijakan,” kata Armand.