Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Diskusi Malika Ungkap Kesenjangan Antara Tangsel Swasta dan Negeri (IDN Times/Muhamad Iqbal)

  • Ketimpangan infrastruktur antara kawasan properti dan kampung memunculkan segregasi “Tangsel Swasta” dan “Tangsel Negeri”, meski kota memiliki kapasitas fiskal kuat.
  • Pengamat menilai Tangsel mengalami gejala “kota autopilot”: layanan, pembangunan, akuntabilitas, serta pengawasan belum merata; transportasi, lingkungan, dan status aset PSU juga disorot.
  • Pemkot mengakui kendala tanah dan RTH, sambil menampilkan capaian ekonomi. Malika mendesak audit ketimpangan, partisipasi inklusif, pemulihan ekologis, dan pemerataan layanan publik.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Tangerang Selatan, IDN Times – Ketimpangan infrastruktur antara kawasan yang dikembangkan perusahaan properti dan permukiman kampung masih menjadi persoalan pembangunan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menjelang usia ke-18 tahun. Kondisi ini memunculkan istilah “Tangsel Swasta” dan “Tangsel Negeri”, sekaligus memperlihatkan segregasi sosial di tengah pertumbuhan kawasan perkotaan.

Persoalan tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk Potret 18 Tahun Kota Tangsel, Menjadi Kota #Autopilot? yang digelar Malika for Urban Studies di Bour CoffeBreak, Jumat (20/11/2026). Diskusi tersebut menghadirkan pengamat, akademisi, jurnalis, mahasiswa, serta perwakilan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Armand Suparman, menilai pembangunan Tangsel belum sepenuhnya berjalan seimbang. Padahal, kota ini memiliki kapasitas fiskal yang relatif kuat karena ditopang basis ekonomi perkotaan dan pendapatan asli daerah (PAD).

Menurut Armand yang juga merupakan Menteri Dalam Negeri Kabinet Bayangan id, besarnya kapasitas fiskal seharusnya memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk memastikan pelayanan publik dan pembangunan bisa dirasakan seluruh masyarakat, bukan hanya kawasan tertentu.

Armand mengidentifikasi empat gejala yang disebutnya sebagai fenomena kota autopilot. Pertama, autopilot pelayanan, ketika masyarakat harus mencari solusi sendiri atas persoalan sehari-hari seperti banjir dan penumpukan sampah.

Kedua, autopilot pembangunan, yakni pertumbuhan kawasan yang lebih terlihat di wilayah pengembangan properti oleh korporasi besar dibanding permukiman masyarakat yang tidak tersentuh pengembang.

Ketiga, autopilot akuntabilitas, yaitu belum optimalnya respons pemerintah terhadap keluhan dan aspirasi warga. Keempat, autopilot pengendalian dan pengawasan, ketika pemerintah dinilai lebih berorientasi pada pemenuhan administrasi dan target serapan anggaran dibandingkan hasil pelayanan yang dirasakan masyarakat.

“Jangan sampai ada oligarki atau dinasti yang menutup ruang atau akses publik untuk turut terlibat mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga penyusunan kebijakan,” kata Armand.

1. Tangsel Swasta dan Tangsel Negeri Memperlihatkan Ketimpangan wilayah

Diskusi Malika Ungkap Kesenjangan Antara Tangsel Swasta dan Negeri (IDN Times/Muhamad Iqbal)

Armand juga menyoroti segregasi sosial antara permukiman perkampungan dan kawasan yang dibangun perusahaan properti. Menurutnya, pola pembangunan semestinya tidak membuat kawasan tumbuh sendiri-sendiri, melainkan berkembang secara seimbang.

“Kita ingin tumbuhnya balance, grow together,” ungkapnya.

Persoalan serupa disoroti Peneliti sekaligus Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Indonesia (ITI), Forina Lestari. Ia menilai fragmentasi kawasan menyebabkan perbedaan kualitas infrastruktur antara permukiman yang dikembangkan pengembang dan kawasan kampung.

Kondisi tersebut membuat wajah perkotaan Tangsel seolah terbagi menjadi dua, yakni kawasan yang memiliki dukungan infrastruktur dari pengembangan properti dan kawasan permukiman yang tumbuh secara organik dengan fasilitas yang belum tentu setara.

Menurut Forina, kota seharusnya dipandang sebagai satu kesatuan sistem yang saling terhubung, bukan sekadar kumpulan kawasan yang berkembang secara terpisah.

Ia mencontohkan keterbatasan angkutan pengumpan atau feeder dari permukiman menuju stasiun. Akibatnya, masyarakat masih bergantung pada kendaraan pribadi untuk menjangkau transportasi publik.

Forina juga menyoroti belum optimalnya pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), terutama terkait kejelasan status aset antara pengembang dan pemerintah daerah.

Ia mendorong pemerintah membangun basis data aset yang transparan, mengintegrasikan transportasi umum, memperkuat pengawasan pemanfaatan ruang, serta menerapkan konsep Land Value Capture untuk mendukung pembiayaan pembangunan melalui peningkatan nilai lahan.

2. Segregasi tak cukup diselesaikan dengan pembangunan fisik

Diskusi Malika Ungkap Kesenjangan Antara Tangsel Swasta dan Negeri (IDN Times/Muhamad Iqbal)

Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dirga Maulana menilai, persoalan pembangunan Tangsel juga berkaitan dengan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Menurutnya, warga tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan, tetapi harus menjadi subjek yang dilibatkan sejak tahap perencanaan. Pelibatan yang baru dilakukan ketika kebijakan akan diterapkan berpotensi memunculkan konflik sosial dan menghambat pembangunan.

“Pemerintah di Indonesia dalam hal desain kebijakan saya rasa progresif, tapi not good implementation,” ujarnya.

Sementara itu, jurnalis lingkungan Asnil Bambani menilai istilah autopilot merupakan sindiran terhadap pembangunan kota yang belum sepenuhnya menghadirkan sentuhan manusia.

Ia menekankan tiga aspek ketahanan lingkungan yang harus diperhatikan pemerintah, yakni air, tanah, dan udara. Ketergantungan terhadap sumber air dari luar wilayah, keterbatasan lahan akibat ekspansi properti, serta peningkatan polusi udara menjadi persoalan yang perlu diantisipasi.

Asnil juga mempertanyakan ketersediaan lahan untuk kebutuhan generasi mendatang, termasuk ruang terbuka hijau dan fasilitas publik. “Apakah ini masih bisa diandalkan untuk 20–30 tahun ke depan untuk anak cucu warga Tangsel?” ujarnya.

3. Pemkot Tangsel akui ada tantangan pembangunan

Diskusi Malika Ungkap Kesenjangan Antara Tangsel Swasta dan Negeri (IDN Times/Muhamad Iqbal)

Menanggapi kritik tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Tangerang Selatan, Fuad, mengatakan pemerintah terbuka terhadap masukan masyarakat.

Ia menjelaskan, Tangsel memiliki karakteristik wilayah yang didominasi kawasan perumahan. Sebagian dikembangkan perusahaan properti besar, sementara sebagian lainnya tumbuh secara organik melalui permukiman kampung.

Menurut Fuad, pemerintah tetap melakukan pengawasan terhadap kawasan yang dikembangkan swasta melalui persetujuan rencana induk, site plan, koefisien dasar hijau, serta penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Adapun untuk kawasan kampung, intervensi pemerintah dilakukan melalui pembangunan jalan lingkungan, pedestrian, dan drainase.

Namun, pelaksanaan pembangunan di sejumlah kawasan masih menghadapi kendala, terutama terkait kepemilikan tanah. Fuad menjelaskan pemerintah tidak dapat membangun jalan apabila status kepemilikan tanah belum jelas karena harus mematuhi ketentuan administrasi dan pemeriksaan keuangan negara.

Fuad juga menyampaikan sejumlah indikator pembangunan Tangsel menunjukkan capaian positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkannya, pertumbuhan ekonomi Tangsel terus meningkat setelah pandemi COVID-19, tingkat kemiskinan menurun, dan indeks pembangunan manusia (IPM) berada di atas rata-rata Provinsi Banten maupun nasional.

Meski demikian, persoalan lingkungan masih menjadi tantangan, khususnya pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH). Dengan luas wilayah sekitar 164 kilometer persegi, pemenuhan target RTH publik sebesar 20 persen membutuhkan ketersediaan lahan sekitar 32 kilometer persegi.

Fuad mengatakan pemerintah juga menjalankan mekanisme perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di 54 kelurahan. Usulan masyarakat dihimpun dan disandingkan dengan rencana perangkat daerah serta pokok-pokok pikiran DPRD.

4. Malika minta Pemkot Tangsel hapus segregasi antarkawasan

Malika for Urban Studies menilai usia ke-18 tahun harus menjadi momentum bagi Pemkot Tangsel untuk mengevaluasi arah pembangunan. Pertumbuhan ekonomi dan investasi dinilai tidak cukup menjadi tolok ukur keberhasilan apabila ketimpangan pelayanan publik, krisis lingkungan, dan ketidaksetaraan akses terhadap ruang kota masih terjadi.

Malika menyampaikan lima rekomendasi. Pertama, mengakhiri pembiaran masalah pelayanan publik yang membuat masyarakat terpaksa membeli solusi dari pihak swasta. Pemerintah harus bertanggung jawab menyediakan layanan dasar dan menetapkan target penyelesaian masalah yang terukur.

Kedua, membuka ruang partisipasi publik yang inklusif dan tidak elitis. Kelompok yang selama ini kurang terwakili, seperti warga kampung, pekerja, perempuan, penyandang disabilitas, komunitas lingkungan, kelompok muda, dan masyarakat berpenghasilan rendah, harus dilibatkan dalam pengambilan kebijakan.

Ketiga, menetapkan agenda pemulihan ekologis melalui perlindungan ruang terbuka hijau, daerah aliran sungai, kawasan resapan air, serta wilayah rawan banjir.

Keempat, menghapus segregasi sosial dan ketimpangan infrastruktur antarkawasan. Malika mendorong audit ketimpangan infrastruktur sebagai dasar pemerataan pembangunan, terutama dalam penyediaan jalan lingkungan, drainase, sanitasi, transportasi publik, pedestrian, ruang terbuka, dan fasilitas sosial.

Pemerintah juga diminta memperketat pengawasan terhadap kewajiban pengembang dalam penyediaan dan penyerahan PSU agar keuntungan bisnis properti tidak meninggalkan beban infrastruktur dan lingkungan kepada masyarakat.

Kelima, memprioritaskan penyelesaian persoalan struktural perkotaan dengan keberpihakan kepada kelas pekerja dan kelompok rentan. Penanganan banjir, kemacetan, keterbatasan transportasi publik, serta penurunan kualitas lingkungan harus menjadi prioritas.

Malika menilai keberhasilan pembangunan Tangsel tidak seharusnya hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, nilai investasi, dan ekspansi kawasan properti. Pemerintah perlu memastikan seluruh warga memiliki akses yang setara terhadap hunian layak, transportasi terjangkau, fasilitas publik, dan lingkungan yang sehat.

Memasuki usia ke-18 tahun, tantangan Tangsel bukan semata menjadi kota yang terus tumbuh, melainkan memastikan pertumbuhan tersebut tidak menciptakan jarak antara kawasan yang berkembang melalui investasi swasta dan permukiman warga yang tumbuh secara organik.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More