Tunggakan BPJS Capai Rp13 M, RSUD Balaraja Utang Obat

31 Okt 2019, 20:20 WIB

(Petugas melayani warga di Kantor Pelayanan BPJS Kesehatan Jakarta Pusat, Matraman, Jakarta) ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Tangerang, IDN Times - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, terpaksa harus mengutang pembelian obat-obatan lantaran kekurangan biaya operasional yang diakibatkan dari tunggakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang mencapai Rp13 miliar lebih.

Dampak lainnya dari keterlambatan pembayaran BPJS ke RSUD Balaraja, juga membuat operasional lainnya di rumah sakit tersebut terganggu.

Kendati demikian, RSUD Balaraja memastikan jika pelayanan terhadap pasien pengguna BPJS tetap maksimal dan gaji karyawan di RSUD Balaraja juga tetap diupayakan, tidak ada keterlambatan.

1. Tunggakan Rp13 M sejak Juni hingga Agustus

IDN Times/Candra Irawan

Kepala Bagian Keuangan RSUD Balaraja, Ida menjelaskan, BPJS Kesehatan belum membayar tunggakan sebesar Rp13 miliar sejak Juni, Juli hingga Agustus kemarin. Sementara untuk September dan Oktober, pihaknya belum mengajukan klaim.

"Tunggakan BPJS sampai Rp13 miliar itu untuk semua tindakan pasien rawat inap, rawat jalan, cuci darah, operasi serta obat-obatan," jelasnya kepada IDN Times saat ditemui di RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang, Kamis (31/10).

2. Sudah ajukan klaim, tapi belum ada jawaban BPJS

Petugas melayani warga di Kantor Pelayanan BPJS Kesehatan (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

Ida mengatakan, tahun kemarin pembayaran BPJS terbilang normal dan hanya menunggak selama dua bulan, namun untuk tahun ini pembayaran mengalami keterlambatan sampai tiga bulan.

RSUD Balaraja sendiri sudah mengajukan penagihan secara normatif melalui surat, tapi belum ada jawaban dari BPJS Kesehatan hingga saat ini.

"Penagihan secara normatif satu kali dihubungi, kita menanyakan ada gak nih pembayaran yang mau masuk," ujarnya.

3. Keterlambatan pembayaran BPJS ganggu operasional RSUD Balaraja

IDN Times/Candra Irawan

Sementara itu, Kepala Sub Bagian Perbendaharaan Keuangan RSUD Balaraja, Muhammad Sobari Adnan menambahkan, keterlambatan pembayaran BPJS tentunya sangat berdampak bagi operasional RSUD Balaraja, karena pembayaran dari BPJS tersebut merupakan salah satu pendapatan rumah sakit.

"Pendapatan dari BPJS itu sebagian dari cash flow kita kan untuk operasional rumah sakit, jadi cukup terdampak ketika BPJS-nya terlambat membayar. Untuk pelayanan ke pasien tidak ada dampak, intinya apa yang dilakukan mau dibayar cepat atau lambat (BPJS) sama aja," ungkapnya.

4. RSUD Balaraja terpaksa harus utang obat

(Petugas melayani warga di Kantor Pelayanan BPJS Kesehatan) ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Menurut Adnan, salah satu operasional yang terhambat adalah pembayaran obat terhadap pihak ketiga, dan pihaknya juga terpaksa harus berutang dahulu atau menunda pembayaran.

"Walaupun komitmen kita tidak boleh punya utang ke orang, tapi kan cash flow itu harus kita jaga juga, kita juga tidak bisa telat membayar gaji. Selama satu bulan biaya operasional di rumah sakit ini tentative, tapi rata-rata itu Rp5 miliar per bulan," katanya.

5. Pengguna BPJS Kesehatan di RSUD Balaraja mayoritas pasien cuci darah dan operasi

ilustrasi BPJS Kesehatan (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Adnan melanjutkan, jika BPJS memiliki tunggakan lainnya di bulan Februari namun tidak terlalu besar nominalnya, hanya tiga bulan terakhir saja yang nominalnya mencapai Rp13 miliar.

"Kalau kita berdiskusi dengan BPJS Kesehatan juga bukan mereka tidak mau bayar, tapi mungkin ada persoalan secara nasional saat ini. Secara presentase kami melayani pasien rawat jalan 60 persen, kalau rawat inap 90 persen, dan cuci darah serta operasi 100 persen menggunakan BPJS," ucap Adnan.