Wali Kota Tangerang Minta Kemenkumham Serahkan 40 Hektar Lahannya

Kepada para jurnalis, Wali Kota Tangerang, Arief R Wismanyah, Jumat (12/7) lalu menjelaskan bahwa saat ini lahan yang sudah diserahkan Kemenkumham kepada Pemkot Tangerang baru 5 persen.

"Yang baru diserahkan oleh Kemenkumham adalah lahan Pemkot Tangerang (gedung Balai Kota) seluas 5 hektar, dan lahan Masjid Al Azom seluas 2 hektar. Ditambah dengan jalan-jalan yang ada di komple dan perumahan, paling total semua baru 15 hektar," kata Arief R Wismansyah.

"Seharusnya masih 40 hektar lagi yang harus diserahkan, tapi mereka (Kemenkumham) tidak mau," kata Arief.

Arief juga mengatakan, terkait perkara lahan ini, dirinya sudah pernah berkonsultasi kepada Presiden Joko Widodo. Arahan Presiden, dirinya diarahkan untuk membahas hal itu dengan Kemenkumham.

"Saya pikir beliau-beliau bijak karena ada kebutuhan. Dan, saya pernah sampaikan ke Pak Presiden waktu senam bareng. ‘Pak ini lahan Kemenkumham, boleh tidak dipakai untuk kebutuhan masyarakat Kota Tangerang?’, terus kata Pak Presiden silakan bahas dengan Kemenkumham. Dan, saat dibahas, jawabannya itu lagi itu lagi," kata Arief.

Ketika ditanya apakah ada pertemuan lagi dengan Kemenkumham membahas persoalan ini, orang nomor satu di Kota Tangerang tersebut menegaskan belum ada. Arief bahkan mengungkapkan keluhannya yang dianggap tidak ramah lagi oleh Menkumham.

"Ya kan Pemerintah Kota Tangerang sudah dianggap tidak ramah, silakan saja misalnya masyarakat yang ada di Kemenkumham atas arahan Pak Menteri punya pelayanan yang lebih ramah dari Pemerintah Kota Tangerang seperti pelayanan sampah, perbaikan jalan, penerangan. Kita juga gak memaksanakan diri, kok, yang penting saya bisa melayani masyarakat saya," pungkasnya.

Menteri Hukum dan Ham (Menkumham), Yasonna Laoly, menyebut Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah, mencari gara-gara.

Ia geram lantaran pembangunan kampus Perguruan Tinggi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) yang dibangun di jantung Kota Tangerang sempat tersendat karena masalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) lamban diterbitkan oleh Pemkot Tangerang.