Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Perairan Ujung Kulon Pandeglang (IDN Times/Khaerul Anwar)
  • Penetapan perairan sekitar TNUK sebagai WUP memicu polemik; pengamat mendesak Pemkab Pandeglang dan Pemprov Banten transparan mengenai koordinasi serta dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan.

  • WUP belum berarti tambang dapat beroperasi karena izin masih memerlukan kesesuaian tata ruang dan KKPR. Pemda diminta melibatkan masyarakat serta mengkaji manfaat dan risiko secara matang.

  • Dinas ESDM Banten membenarkan status WUP terkait potensi minyak dan gas, tetapi menyatakan kawasan TNUK dilindungi aturan konservasi dan tata ruang sehingga pertambangan tidak diperbolehkan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Serang, IDN Times - Penetapan perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) terus menuai polemik. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang dan Pemprov Banten didesak membuka secara transparan proses penetapan wilayah tersebut, termasuk kemungkinan keterlibatan pemerintah daerah dalam penyusunannya.

Pengamat dari Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, meminta pemerintah daerah tidak lepas tangan atas munculnya WUP di kawasan perairan yang berdekatan dengan habitat Badak Jawa tersebut.

Menurut Adib, masyarakat berhak mengetahui bagaimana wilayah perairan Ujung Kulon bisa masuk dalam peta wilayah pertambangan yang ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Yang menarik adalah kronologisnya. Ini kan peraturan WUP-nya sudah berjalan dan tentunya keputusan menteri itu juga tidak serta-merta turun kalau tanpa koordinasi dengan pemerintah kota dan kabupaten. Itu jelas," kata Adib, Selasa (17/11/2026).

1. Pemda harus terbuka proses komunikasi dan kordinasi sehingga terbit WUP

Perairan Ujung Kulon Pandeglang (Dok. Khaerul Anwar)

Ia menilai, pemerintah daerah harus menjelaskan secara terbuka proses komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat sebelum penetapan WUP tersebut. Jangan sampai masyarakat justru tidak mengetahui kebijakan yang menyangkut potensi sumber daya alam di daerahnya sendiri.

Adib juga meminta Pemkab Pandeglang menyampaikan secara utuh konsekuensi ekonomi, sosial, dan lingkungan jika potensi pertambangan di perairan Ujung Kulon nantinya ditindaklanjuti.

Terlebih, Pandeglang masih menghadapi persoalan kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur. Karena itu, potensi sumber daya alam harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya menguntungkan pihak tertentu.

"Yang paling penting adalah sosialisasi secara utuh oleh pemerintah Pandeglang. Masyarakat diberikan gambaran yang begitu luas agar paham kebaikan dan keburukannya. Harus detail hitung-hitungannya, rakyat bagaimana, apakah hanya menjadi penonton tanpa menikmati hasilnya," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan bahwa wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya alam. Pemda harus menjelaskan siapa yang nantinya mendapatkan manfaat ekonomi dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat sekitar.

Ia mengingatkan, penetapan WUP belum otomatis membuat kegiatan pertambangan bisa beroperasi. Masih ada sejumlah persyaratan perizinan dan kesesuaian tata ruang yang harus dipenuhi, termasuk Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

"Toh tetap saja ini baru Kepmen. Perizinannya belum keluar, tetap menunggu PKKPR yang keluar dari pemerintah daerah. Kuncinya di pemerintah daerah Pandeglang. Makanya hitung-hitungannya harus tepat, pemerintah daerah harus jeli dan hati-hati," katanya.

Adib meminta pemerintah melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda hingga unsur swasta dalam pembahasan rencana pemanfaatan wilayah tersebut. Dengan begitu, keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan kepentingan investasi, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Ia mengaku tidak secara mutlak menolak maupun mendukung rencana pertambangan. Menurutnya, keputusan harus didasarkan pada kajian yang matang mengenai manfaat ekonomi dan risiko lingkungan.

"Menolak juga tidak fair, menyetujui juga tidak fair selama kita tidak punya kemaslahatan bagi masyarakat. Pemda itu punya kekuasaan, punya SDM. Manfaatnya lebih baik menyetujui atau menolak, itu saja yang diperlukan masyarakat," ucapnya.

2. Keterbukaan diperlukan untuk menjawab kecurigaan masyarakat

Perairan Ujung Kulon Pandeglang (Dok. Khaerul Anwar)

Adib juga mengkritik jika pemerintah daerah tidak transparan dalam proses munculnya WUP tersebut. Ia meminta penelusuran terhadap pihak-pihak yang berperan dalam penetapan wilayah pertambangan agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab ketika polemik berkembang.

"Jangan lagi tambang ini jadi seperti era kolonial. Tidak tahu kekuatan dari mana datang, dikeruk, masyarakat hanya menjadi penonton. Dengan begitu, sama saja memberikan investasi masalah yang akan meledak di kemudian hari," tegasnya.

Karena itu, Adib mendesak Bupati Pandeglang menjelaskan secara terbuka keberadaan WUP di perairan sekitar TNUK. Keterbukaan tersebut dinilai penting untuk menjawab kecurigaan masyarakat mengenai kemungkinan eksploitasi kekayaan alam daerah tanpa memberikan manfaat yang sepadan bagi warga.

"Bupati harus menjelaskan kepada masyarakat Pandeglang, ada apa dengan WUP di perairan Taman Nasional Ujung Kulon. Itu biar clear polemiknya," katanya.

3. Pemprov banarkan perairan TNUK masuk wilayah pertambangan

Badak Jawa (Dok.KSDAE)

Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Banten Ari James Faraddy membenarkan perairan sekitar Ujung Kulon masuk kategori WUP berdasarkan peta lampiran Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Namun, Ari menegaskan status WUP tidak otomatis membuat wilayah tersebut bisa dieksploitasi untuk kegiatan pertambangan.

"Jadi WUP itu adalah potensi. Karena di sana itu ada potensi, tapi kan belum ada gitu pertambangan yang beroperasi," kata Ari.

Menurutnya, potensi sumber daya di perairan Ujung Kulon berupa minyak dan gas bumi. Meski demikian, hingga kini belum ada kajian eksplorasi secara terperinci untuk memastikan potensi tersebut.

"Potensinya kan hanya minyak dan gas. Dan itu juga belum ada yang sangat detail untuk melakukan eksplorasi di sana itu," ujarnya.

Ari menjelaskan, realisasi kegiatan pertambangan tetap harus mengikuti ketentuan tata ruang. Pemerintah kabupaten, kota, provinsi hingga pusat memiliki kewenangan sesuai aturan dalam menentukan kesesuaian pemanfaatan ruang.

"Enggak semudah itu untuk izin. Usaha pertambangan itu kan sangat sulit. Tergantung tata ruang wilayahnya, diperbolehkan enggak oleh kabupaten, oleh provinsi, atau pusat," katanya.

Keputusan Menteri ESDM tersebut berlaku sejak 12 Februari 2026 dan memuat sejumlah kategori wilayah pertambangan.

Dalam peta lampirannya, perairan sekitar Ujung Kulon ditandai dengan arsiran krem sebagai WUP. WUP menjadi dasar bagi menteri atau gubernur untuk menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), yang mencakup mineral logam, batu bara, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan.

Selain WUP, terdapat Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang ditandai dengan arsiran kuning dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN). Sementara itu, wilayah berwarna putih menunjukkan kawasan yang tidak diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan.

Ari menyebut Kota Serang, Tangerang Raya, dan kawasan daratan Taman Nasional Ujung Kulon masuk kategori putih.

"Ada juga yang putih. Kalau putih itu adalah tidak boleh ada pertambangan. Kayak di Kota Serang, dia sudah mendeklarasikan tidak ada pertambangan, makanya kita putihkan. Tangerang Raya, warnanya putih, kita putihkan. Wilayah Taman Nasional Ujung Kulon kita putihkan karena dia wilayah konservasi," jelasnya.

Ia menegaskan kawasan darat dan laut TNUK memiliki perlindungan berdasarkan ketentuan tata ruang dan konservasi. Taman nasional tersebut juga telah ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO sejak 1991.

Ari merujuk Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten. Dalam aturan tersebut, wilayah darat dan laut kawasan TNUK ditetapkan sebagai kawasan konservasi yang tidak memperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk pertambangan.

Menurutnya, peta wilayah pertambangan disusun pemerintah pusat berdasarkan keterdapatan potensi bahan galian. Namun, penerbitan izin usaha pertambangan tetap mensyaratkan kesesuaian pemanfaatan ruang melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), baik di darat maupun perairan laut.

"Dengan demikian, secara regulasi kewilayahan, dapat dipastikan di wilayah TNUK tidak akan ada kegiatan pertambangan," katanya.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More