Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Banten Ari James Faraddy membenarkan perairan sekitar Ujung Kulon masuk kategori WUP berdasarkan peta lampiran Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Namun, Ari menegaskan status WUP tidak otomatis membuat wilayah tersebut bisa dieksploitasi untuk kegiatan pertambangan.
"Jadi WUP itu adalah potensi. Karena di sana itu ada potensi, tapi kan belum ada gitu pertambangan yang beroperasi," kata Ari.
Menurutnya, potensi sumber daya di perairan Ujung Kulon berupa minyak dan gas bumi. Meski demikian, hingga kini belum ada kajian eksplorasi secara terperinci untuk memastikan potensi tersebut.
"Potensinya kan hanya minyak dan gas. Dan itu juga belum ada yang sangat detail untuk melakukan eksplorasi di sana itu," ujarnya.
Ari menjelaskan, realisasi kegiatan pertambangan tetap harus mengikuti ketentuan tata ruang. Pemerintah kabupaten, kota, provinsi hingga pusat memiliki kewenangan sesuai aturan dalam menentukan kesesuaian pemanfaatan ruang.
"Enggak semudah itu untuk izin. Usaha pertambangan itu kan sangat sulit. Tergantung tata ruang wilayahnya, diperbolehkan enggak oleh kabupaten, oleh provinsi, atau pusat," katanya.
Keputusan Menteri ESDM tersebut berlaku sejak 12 Februari 2026 dan memuat sejumlah kategori wilayah pertambangan.
Dalam peta lampirannya, perairan sekitar Ujung Kulon ditandai dengan arsiran krem sebagai WUP. WUP menjadi dasar bagi menteri atau gubernur untuk menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), yang mencakup mineral logam, batu bara, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan.
Selain WUP, terdapat Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang ditandai dengan arsiran kuning dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN). Sementara itu, wilayah berwarna putih menunjukkan kawasan yang tidak diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan.
Ari menyebut Kota Serang, Tangerang Raya, dan kawasan daratan Taman Nasional Ujung Kulon masuk kategori putih.
"Ada juga yang putih. Kalau putih itu adalah tidak boleh ada pertambangan. Kayak di Kota Serang, dia sudah mendeklarasikan tidak ada pertambangan, makanya kita putihkan. Tangerang Raya, warnanya putih, kita putihkan. Wilayah Taman Nasional Ujung Kulon kita putihkan karena dia wilayah konservasi," jelasnya.
Ia menegaskan kawasan darat dan laut TNUK memiliki perlindungan berdasarkan ketentuan tata ruang dan konservasi. Taman nasional tersebut juga telah ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO sejak 1991.
Ari merujuk Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten. Dalam aturan tersebut, wilayah darat dan laut kawasan TNUK ditetapkan sebagai kawasan konservasi yang tidak memperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk pertambangan.
Menurutnya, peta wilayah pertambangan disusun pemerintah pusat berdasarkan keterdapatan potensi bahan galian. Namun, penerbitan izin usaha pertambangan tetap mensyaratkan kesesuaian pemanfaatan ruang melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), baik di darat maupun perairan laut.
"Dengan demikian, secara regulasi kewilayahan, dapat dipastikan di wilayah TNUK tidak akan ada kegiatan pertambangan," katanya.