Resmi Dihapus, Bagaimana Nasib 15 Ribu Honorer di Pemprov Banten
Honorer K2 menggelar aksi (Dok. IDN Times/Istimewa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Banten, IDN Times - Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sepakat menghapus pegawai honorer dari organisasi pemerintahan.
Hal ini tertuang dalam kesepakatan pada rapat kerja (Raker) mengenai pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019-2020. Lalu bagaimana nasib honorer di daerah?
1. Ada 15 ribu pegawai honorer di Pemprov Banten
ANTARA FOTO/Yusuf NugrohoKepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten Komarudin mengatakan, ada sekitar 15 ribu pegawai honorer di bawah naungan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Banten. Pegawai ini meliputi non Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja sebagai guru dan pegawai adminstrasi non PNS di pemerintah.
"Di Banten itu pegawai honorer meliputi guru dan pekerja administrasi itu ada sekitar 15 ribu orang," kata Kepala BKD Banten Komarudin saat dikonfirmasi, Rabu (22/1).
Baca Juga: Ikuti Aturan Pusat, Wali Kota Serang Akan Angkat Honorer Jadi PPPK
2. Jumlah pegawai non ASN di pemprov lebih besar dibanding berstatus ASN
Honorer K2 menggelar aksi (Dok. IDN Times/Istimewa)Komarudin menyampaikan ada sekitar 8.700 lebih honorer yang bekerja sebagai guru dan 6 ribu lebih honorer atau non ASN di lingkungan pemprov. Sementara Pagawai yang berstatus PNS sebanyak 10.300 orang. Hingga saat ini Pemprov tengah mencari solusi untuk permasalahan tersebut.
"Di Banten perbandingannya itu lebih besar yang honorer. Perbedaannya hampir 5.000 ribu orang," katanya.
3. Pemprov Banten kekurangan pegawai terutama guru
pinterpolitik.comMenurut Komarudin, Pemprov Banten sendiri masih kekurangan ASN terutama pada pegawai yang statusnya guru. Saat ini Pemprov tengah membangun sekolah dan murid di setiap sekolah semakin bertambah sementara tenaga pengajar yang berstatus ASN sedikit.
"Karena kalau yang statusnya guru itu kan butuh karena jumlah sekolah bertambah, kelas bertambah, murid juga nambah sementara jumlah guru PNS nya kan sedikit penambahannya. Untuk non PNS guru kita masih tetap mempertahankan karena gak ada solusi mau tidak mau," katanya.
Kemudian, pihaknya tengah mencari solusi untuk pegawai non PNS tenaga administrasi di pemerintahan. Karena ada penghapusan honorer ini, pemprov sedang membuat solusi lewat rasionalisasi dan penertiban jabatan.
"Kalau pegawai administrasi itu memungkinkan untuk dilakukan rasionalisasi dikurangi. Ya kalau di Banten yang tepat rasionalisasi kecuali yang guru," katanya.
Baca Juga: Pemkot Tangerang Selatan Pasrah Tenaga Honorer Dihapus
