TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Survei LP2M UIN Jakarta: Publik Nilai, Pandemik Bikin Ekonomi Memburuk

Survei juga dilaksanakan di Banten

Pekerja UMKM di Banten (ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas)

Tangerang Selatan, IDN Times - Survei Pusat Pengabdian Masyarakat (PPM) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Ke Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN Jakarta) mengungkap bahwa sebagian besar masyarakat menilai, ekonomi Indonesia memburuk setelah ada wabah COVID-19. 

"Buruknya keadaan ekonomi Indonesia diikuti memburuknya ekonomi rumah tangga jika dibandingkan sebelum wabah, sebagaimana diakui oleh 86,67 persen responden," kata Jajang Jahroni, Ketua LP2M UIN Jakarta pada Rabu (12/8/2020).

Baca Juga: Ramai Soal Resesi Ekonomi, Apa ya Artinya?

1. Survei juga dilakukan di Banten

Siswa sekolah dasar belajar secara online di RW 09 Kelurahan Lingkar Selatan, Kota Bandung, Senin (10/8/2020). IDN Times/Debbie Sutrisno

LP2M UIN Jakarta melakukan survei tersebut terhadap masyarakat yang terkena dampak COVID-19 di lima provinsi, yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Survei, kata Jajang, dilakukan pada periode 27 Juli hingga 3 Agutus 2020.

Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka serta angket yang didistribusikan secara online melalui berbagai kanal media sosial dan email, dengan total jumlah angket yang terisi dan terkumpul sebanyak 300 angket. Penarikan sampel dilakukan dengan teknik convenience sampling.

2. Sebagian besar pendapatan responden turun jika dibandingkan sebelum ada wabah

Ilustrasi PHK (IDN Times/Arief Rahmat)

Salah satu indikator memburuknya ekonomi rumah tangga responden adalah penghasilan mayoritas responden (75,67 persen) yang lebih kecil dibandingkan sebelum wabah.

Lalu, sebanyak 13 persen responden mengaku mengalami PHK dan 19 persen lainnya dirumahkan. "Baik dalam dua kasus itu, responden sebelumnya bekerja di sektor industri tekstil dan pakaian, dengan persentase 42,11 persen yang di-PHK dan 77,19 persen yang dirumahkan," paparnya.

Jajang menambahkan, mayoritas pekerja juga menilai penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya merupakan kebijakan yang harus menjadi prioritas pemerintah saat ini.

Berita Terkini Lainnya