5 Fakta Gedung Sekolah Dasar Disegel di Kabupaten Tangerang

Muhidin, pihak yang mengaku ahli waris tanah tersebut mengatakan, pihaknya telah mengajukan gugatan sejak tahun 2019 dan diputuskan oleh pengadilan pada 9 Juni 2020. Saat itu, pengadilan memutuskan memenangkan ahli waris terkait hak atas lahan seluas 3.000 meter persegi yang dipakai gedung sekolah tersebut. 

"Sejak putusan pengadilan, belum ada upaya dari pemda terkait upaya pemanggilan ahli waris terhadap putusan dari pengadilan ini," ujar Muhidin. 

Usai putusan pengadilan tersebut, dipasang sebuah plang beris infoemasi penyegelan saat sidang perkara berjalan tahun 2020 lalu. Namun, pihak Pemkab Tangerang malah merenovasi gedung sekolah tersebut tanpa ada persetujuan ahli waris. 

"Saat sidang masih berjalan, kita tahu kalau ada renovasi gedung sekolah itu, kita juga sempat minta tutup sementara, tapi sama Pemda malah diteruskan. Ya sudah kita mengalah, diselesaikan menurut hukum saja," jelasnya. 

Usai sidang selesai, Muhidin mengatakan, sebenarnya pernah ada pemanggilan oleh Pemkab Tangerang untuk dilakukan mediasi. 

"Waktu itu hasilnya Pak Sekda (Maesyal Rasyid) katanya bakal dibayar ABT (anggaran belanja tambahan) tahun 2021 terkait pemakaian sekolah, tapi nyatanya sampai sekarang belum ada upaya itu," tuturnya. 

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Fahrudin mengatakan, pihaknya telah menerima hasil keputusan pengadilan tersebut. Namun, memang pengajuan anggaran masih harus dilakukan. 

"Kalau penganggaran di Pemda kan harus diajukan tidak serta merta punya uang, kalaupun ada harus ada alokasi dana.  Mungkin di Tahun 2022 misalnya ada ganti rugi atau dari tim appraisal bahwa harga tanah sekian," jelasnya. 

Fahrudin pun meminta pihak ahli waris untuk memberikan kebijakan agar tidak menyegel gedung sekolah tersebut agar siswa dapat bersekolah. 

"Jadi menurut saya, gunakan kearifan untuk membuka sekolah tersebut, karena yang bersekolah disitu kan masyarakat disitu juga kan. Sambil diselesaikan antara ahli waris dan Pemda," jelasnya.