PSI: Perda Bantuan Hukum Warga Miskin Kota Tangerang Belum Maksimal 

2. Bantuan hukum ke rakyat miskin hanya 20 kasus pada 2020

Kendati demikian, Theresia mengaku belum mendalami terkait penunjukan Posbakum PN Tangerang oleh Pemkot Tangerang untuk melayani bantuan hukum bagi warga miskin atau memang karena memenuhi kriteria.

"Hasil galian informasi kami dari Biro Hukum Provinsi Banten ini, LBH pemberi bantuan hukum warga miskin baru ada 17 di Provinsi Banten dan tahun 2021 ini baru akan menjadi 20. Mungkin diantara 17 LBH tersebut hanya ada satu di Kota Tangerang," jelasnya.

Namun yang jelas kata Politisi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini, bantuan hukum bagi warga miskin di Kota Tangerang pada 2020 masih minim. Jumlahnya hanya 20 kasus saja.

"Namun kuota anggaran tersebut sudah dinaikan di tahun 2021 menjadi 60 kasus per tahun," ungkapnya.

3. Warga Kota Tangerang yang terkena kasus hukum di luar wilayah Kota Tangerang, tetap dapat bantuan hukum

Kemudian, terkait batasan jangkauan wilayah yang dapat di jangkau LBH dalam menangani kasus, Theresia menjelaskan, diubahnya batasan wilayah domisili LBH menjadi salah satu cara mengoptimalkan pelayanan. Karena, kata dia, warga Kota Tangerang yang bermasalah di luar teritori Kota Tangerang tetap harus bisa mendapatkan bantuan hukum.

"Karena Pemkot dapat menunjuk LBH lain sesuai wilayah permasalahan hukum tersebut. Intinya warga miskin yang dibantu harus warga Kota Tangerang atau yang dengan penetapan hakim dianggap warga Kota Tangerang," jelasnya.