Kota Tangerang, IDN Times - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan mengkritik tertutupnya pembahasan anggaran antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Tangerang.
Menurut Misbah, tertutupnya pembahasan merupakan tradisi lama yang harus ditinggalkan. “Berarti DPRD dan TAPD masih pakai tradisi lama. Ini sebuah kemunduran,” ujarnya, Senin (30/8/2021).
Misbah menerangkan, saat ini merupakan era keterbukaan informasi publik. Di mana APBD merupakan dokumen publik yang harus dibuka kepada masyarakat.
Dia menyarankan agar pembahasan anggaran dilakukan secara live streaming agar masyarakat dapat memantau apa yang tengah dibahas eksekutif dan legislatif.
“Seharusnya pembahasan anggaran bisa dilakukan lebih transparan, minimal via live streaming sehingga masyarakat juga bisa memantau apa yang sedang dibahas oleh Banggar DPRD dan TAPD, dan bila perlu memberi masukan,” tegasnya.
Dia menegaskan, pemerintah yang transparan ialah yang dapat memublikasikan rancangan Nota Keuangan, Rancangan APBD dan pembahasan anggaran dibuka untuk publik. Walaupun tidak bisa memberikan usulan secara langsung, minimal terdapat masyarakat atau media yang mengawasi.
“Minimal ada 'fraksi balkon' dari masyarakat sipil dan media, atau bisa disiarkan secara langsung melalui live streaming medsos resmi DPRD atau Pemkot Tangerang,” katanya.
Terbukanya pembahasan tersebut, menurut Misbah, dapat meminimalisasi munculnya anggaran yang tidak sesuai kepentingan publik dalam APBD. Dengan demikian, eksekutif maupun legislatif tidak perlu repot mencoret anggaran yang tidak sesuai dengan kepentingan publik.
Diketahui, DPRD Kota Tangerang telah beberapa kali mencoret anggaran yang menuai polemik di masyarakat. Seperti, pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD, pembangunan gedung DPRD, dan pengadaan baju dinas dewan yang bermerek mewah.
“Pembatalan baju dewan itu salah satu contoh saja. Pasti masih banyak anggaran-anggaran yang peruntukkan dan manfaatnya tidak bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Ini yang seharusnya dipantau dan diefisienkan karena berpotensi pemborosan anggaran,” tegasnya.