Ampres Sejak Era SBY, DOB Cilangkahan Terganjal Restu Prabowo

Menurut Ade, proses pembentukan DOB Cilangkahan terhenti setelah pemerintah menerapkan moratorium pemekaran daerah pada masa Presiden Joko Widodo. Padahal, secara administrasi Cilangkahan dinilai sudah lebih siap dibanding sejumlah calon daerah lain.

"Artinya pada saat moratorium dibuka insyaallah langsung jalan karena sudah ada Ampresnya," ujarnya.

Sebagai anggota Komite I DPD RI yang membidangi otonomi daerah, Ade mengaku terus mengawal perkembangan DOB Cilangkahan. Ia bahkan telah beberapa kali berkoordinasi dengan badan koordinasi pembentukan DOB serta meninjau langsung lokasi yang disiapkan sebagai pusat pemerintahan.

"Saya sudah meninjau langsung bakal pusat pemerintahannya di Cilangkahan, juga sudah ketemu bakornya. Saya sudah rapat tiga kali dengan mereka," katanya.

Ade menyebut, dibanding calon DOB lain yang pernah mendapat Ampres, Cilangkahan masih memiliki struktur kepanitiaan yang aktif. Hal itu menjadi salah satu alasan DPD RI terus mendorong agar usulan tersebut kembali dibahas pemerintah pusat.

Ia mengatakan Komite I DPD RI terus melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas, agar kebijakan moratorium DOB dapat dievaluasi.

"Kalau moratorium itu dari Cilangkahan, Caringin ada lagi tiga kan sudah ada Ampresnya. Cuma bakornya sudah enggak kelihatan. Cilangkahan masih concern, bakornya masih lengkap," ujarnya.

Selain alasan pelayanan publik, Ade menilai Cilangkahan memiliki potensi ekonomi yang dapat menjadi modal sebagai daerah otonom baru.

Wilayah tersebut disebut memiliki sejumlah sektor unggulan, mulai dari pertambangan, perikanan, hingga kelautan.

Dengan potensi tersebut, Ade berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali usulan DOB Cilangkahan agar masyarakat di wilayah selatan Lebak bisa mendapatkan akses pelayanan yang lebih dekat dan cepat.

"Di situ kan banyak ada tambang, ada perikanan juga, kelautan," kata Ade.