Lebak Siaga Darurat Kekeringan, 7 Ribu KK Terdampak
Pemkab Lebak memperpanjang status siaga darurat kekeringan selama dua pekan karena dampak kemarau meluas, dengan sekitar 7 ribu KK mengajukan bantuan air bersih.
BMKG memprediksi kemarau berlangsung hingga September, dengan puncak pada Agustus-September, sebelum pancaroba dan musim hujan diperkirakan tiba sekitar November.
BPBD Lebak menyiapkan toren komunal dan menggandeng CSR, tetapi baru menyalurkan air kepada 4 ribu KK di 18 desa karena keterbatasan armada serta jarak distribusi.
Lebak, IDN Times – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak menetapkan status siaga darurat kekeringan selama dua pekan ke depan. Keputusan itu diambil karena dampak musim kemarau terus meluas, sementara sekitar 7 ribu kepala keluarga (KK) telah mengajukan permohonan bantuan air bersih.
Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lebak, Febby Rizki Pratama, mengatakan, status siaga darurat sebelumnya berlaku hingga akhir Juli 2026. Namun, masa siaga diperpanjang karena eskalasi kekeringan terus meningkat.
“Status siaga darurat sebelumnya sudah diberlakukan sampai akhir Juli yang kemudian diperpanjang selama dua minggu ke depan karena eskalasinya semakin meningkat,” kata Febby, Minggu (2/8/2026).
1. BMKG prediksi kemarau berlangsung hingga September
Febby mengatakan, berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau tahun ini diperkirakan masih berlangsung hingga September.
Menurut dia, puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Agustus hingga September. Setelah itu akan memasuki masa peralihan atau pancaroba sebelum musim hujan diperkirakan datang pada November.
“Jadi puncak musim kemarau di bulan Agustus berlangsung sampai September, kemudian setelah itu masuk ke peralihan (pancaroba), baru sekitar November memasuki musim hujan,” ujarnya.
2. BPBD siapkan toren komunal di wilayah terdampak
BPBD Lebak telah memetakan wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kesulitan air bersih selama musim kemarau. Sebagai langkah antisipasi, BPBD akan menempatkan toren komunal di daerah terdampak agar distribusi air kepada warga lebih mudah dilakukan.
Selain itu, BPBD juga menggandeng perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membantu penyediaan air bersih.
“Kita simpan toren komunal di wilayah terdampak sehingga nanti distribusi air lagi ke orang per orang. Termasuk juga menggandeng CSR dari perusahaan,” katanya.
3. Baru 4.000 KK yang menerima bantuan air
Febby mengungkapkan, hingga kini sekitar 7 ribu KK telah mengajukan permohonan bantuan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, seperti memasak dan mandi.
Namun, BPBD baru mampu mendistribusikan bantuan kepada sekitar 4 ribu KK yang tersebar di 18 desa pada tujuh kecamatan. Keterbatasan armada pengangkut air serta jarak antarlokasi menjadi kendala dalam mempercepat penyaluran.
“Permintaan yang masuk untuk kebutuhan air bersih sekitar 7 ribu KK, namun kita baru bisa menyalurkan kepada 4 ribu KK karena persoalan armada dan juga jarak yang cukup berjauhan,” pungkasnya.
