DPR RI Akan Evaluasi Penyaluran Bansos dan PSBB

Puan mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi program bantuan sosial (bansos) yang sudah berjalan selama tiga bulan terakhir. Dia berharap, berbagai persoalan yang ada seperti data penerima bansos dapat terselesaikan.

Meski demikian, Puan menilai, masalah-masalah wajar jika muncul di tengah pandemik, yang tak hanya melanda Indonesia namun juga seluruh Indonesia. "Banyak hal yang harus dilakukan secara cepat untuk tetap bisa menjaga kesehatan dan tentu saja memulihkan ekonomi," jelasnya.

Selain keakuratan data, lanjut Puan, pihaknya mendapatkan informasi perihal mekanisme penyaluran bansos. Menurutnya, mekanisme penyaluran bansos saat ini memerlukan waktu dan tempat yang akurat bagi penerima bantuan.

"Karena tanggal ini penting sekali agar mereka bisa tepat datang. Tadi saya tanya, 'tanggal berapa biasa dapat bu?' Katanya, 'ga inget'," ungkap Puan. Ini artinya, kata dia, tanggal pencairan itu tidak ditentukan.

Puan berjanji akan mengevaluasi hal itu dan akan meminta pemerintah untuk menentukan tanggal pencairan BST yang pasti. Setiap wilayah harus memiliki tanggal yang pasti dalam pencairan dana bansos itu.

Hal penting lain yang harus diatur adalah jumlah orang yang mengambil dalam satu hari. "Ya, digilir saja (pengambilannya), untuk mengurangi penumpukan dan antrean yang tadi katanya bisa sampai tiga jam," ujarnya.

Puan mengungkapkan, evaluasi PSBB yang diterapkan di Kabupaten Tangerang juga menjadi salah satu perhatiannya. Puan menilai, kedisiplinan masyarakat untuk mengikuti aturan PSBB masih lemah.

"Jadi memang ini harus kita evaluasi sehingga secara bergotong-royong pemulihan ekonomi dan kesehatan di Tangerang bisa pulih secara perlahan dengan kedisiplinan dan gotong royong masyarakat," ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Sosial Juliari Batubara menambahkan, kinerja pihaknya selalu dalam pengawasan tim pengawas dari DPR RI. Oleh karena itu, Kementerian Sosial RI akan berupaya memperbaiki data, jadwal, dan pemberitahuan atau informasi terkait dengan bansos.

"Kami tidak bekerja sendirian, kami bekerja juga dengan pemda, dan kabupaten/ kota itu yang langsung berhadapan dengan penerima manfaat. Jadi tentunya kita sangat berharap kerja sama dan koordinasi yang lebih baik dengan pemerintah kabupaten/kota," ucap Juliari.