DPRD Banten Soroti Mobil Listrik Tak Kena Pajak: Daerah Dirugikan

Yudi menilai, meski kebijakan tersebut bertujuan mendukung transisi energi bersih dan pengurangan emisi karbon, namun harus ada kompensasi atau skema lain agar pemerintah daerah tidak menjadi korban dalam proses peralihan teknologi tersebut.

“Kami tidak anti terhadap kendaraan listrik. Tapi, ketika semua mobil nanti beralih ke listrik dan tidak dikenai pajak, lantas dari mana daerah akan mendapat pemasukan? Ini harus menjadi perhatian serius,” kata politisi asal Partai Gerindra itu.

Ia menjelaskan, pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan (BBNKB) selama ini menjadi kontributor terbesar PAD di Pemprov Banten. Dengan bertambahnya populasi mobil listrik yang tak dikenai pajak, maka ancaman penurunan pendapatan daerah hanya tinggal menunggu waktu.

“Kalau tidak ada regulasi baru dari pusat yang memberikan ruang bagi daerah untuk tetap mendapatkan bagian, ini akan jadi masalah besar dalam jangka panjang,” kata Yudi.

Untuk itu, DPRD Banten mendorong Pemprov Banten agar aktif menyuarakan persoalan ini ke pemerintah pusat. Ia juga menyarankan adanya formula baru, seperti pungutan kontribusi lingkungan atau kompensasi fiskal bagi daerah yang terdampak langsung dari kebijakan kendaraan bebas pajak.

“Kita ini menjalankan pembangunan dengan dana daerah. Kalau PAD kita terus-tergerus, bagaimana mau bicara pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, dan lainnya?” katanya.