FSPP Kecewa Gubernur Wahidin Batalkan Penyaluran Hibah Ponpes 2021

Lanjutnya, sebetulnya gubernur tidak harus menghapus anggaran untuk membantu pesantren tersebut. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Banten semestinya cukup memperketat regulasi sistem pengawasan dalam penyaluran dana tersebut saja.

Selama tahapan perencanaan, penganggaran dan pencairan dana dilakukan secara baik, maka kata Agus, apa yang harus dikhawatirkan.

"Yang tidak membuat pertanggungjawaban balikin duitnya semudah itu," tuturnya.

Ditempat yang sama, Ketua Presidium FSPP Banten Anang Azhari mengatakan, melihat kehidupan ribuan pesantren di Banten sangat beragam, ada yang sudah cukup secera ekonomi ada juga yang masih membutuhkan bantuan.

FSPP sebagai organisasi wadah silaturahmi ponpes hanya menjembatani pesantren yang dinilai perlu dibantu oleh pemerintah.

"Hak itu diminta, kalau memang disana ada anggarannya untuk pesantren lalu kita biarkan kan sayang sementara masih banyak pesantren yang membutuhkan," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Wahidin mengatakan, penyaluran bantuan hibah tahun ini dibatalkan lantaran dirinya masih menunggu hasil pengawasan dan rekomendasi Kejati Banten, pasca pengungkapan kasus korupsi hibah Ponpes pada 2018 dan 2020.

"Sementara kita geser ke pembangunan lain," kata Wahidin beberapa waktu lalu.