Kejaksaan Dalami Dugaan Korupsi RSUD Tigaraksa

Sebelumnya, Ikatan Alumni Sekolah Anti Korupsi (IKA Sakti) Tangerang telah secara resmi mengajukan laporan dugaan korupsi terkait pengadaan lahan untuk RSUD Tigaraksa ke Kejari Kabupaten Tangerang. Laporan ini disampaikan pada Kamis, 24 Juli lalu.

Menurut IKA Sakti Tangerang, terdapat indikasi kuat adanya penyimpangan dalam proses pengadaan lahan tersebut. Salah satu poin utama yang disoroti adalah adanya kelebihan pengadaan lahan yang mencapai 64.607 meter persegi dengan harga mencapai Rp26,4 miliar.

Selain itu, IKA Sakti juga menyoroti dugaan tumpang tindih antara lahan yang dibeli untuk RSUD dengan area yang sudah ditempati oleh sejumlah rumah warga.

"Laporan ini kami ajukan sebagai novum atau fakta baru atas SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) yang dikeluarkan Kejari dalam penyidikan dugaan korupsi lahan RSUD Tigaraksa, yang layak dijadikan dasar untuk dibuka kembali dan diperiksa secara menyeluruh," kata alumni Sakti Tangerang, Doni Nuryana, Kamis (31/8/2025).

Laporan yang diajukan oleh IKA Sakti Tangerang, menjadi penting karena indikasi penyimpangan dalam kasus ini sebelumnya telah dihentikan penyidikannya atau di-SP3 oleh Kejari Kabupaten Tangerang pada Agustus 2024.

Menurut Doni, laporan ini diajukan sebagai novum atau fakta baru atas SP3 yang dikeluarkan Kejari Tangerang.

Novum tersebut, yang layak dijadikan dasar untuk membuka kembali dan memeriksa kasus ini secara menyeluruh, mencakup beberapa hal. Pertama, adanya kelebihan pengadaan lahan seluas 64.607 meter persegi senilai Rp26,4 miliar.

Kedua, dugaan tumpang tindih antara lahan yang dibeli dengan area yang sudah ditempati oleh rumah warga.

Untuk memperkuat laporannya, IKA Sakti Tangerang melampirkan bukti berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2025 dan hasil penelusuran di lapangan.

"Kami percaya, tidak ada kasus yang layak dibiarkan menggantung ketika kepentingan publik dan integritas anggaran negara dipertaruhkan," tambahnya.