Serang, IDN Times - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Serang kembali merekomendasikan untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di dua tempat pemungutan suara (TPS).
Keduanya tersebut berada di TPS 21 Kelurahan Bendung, Kecamatan Kasemen dan TPS 24 Kelurahan sepang, Kecamatan Taktakan Kota Serang. Komisioner Bawaslu Kota Serang Fierly Murdlyat Mabrurri pun menjelaskan sejumlah temuan di tiap TPS, hingga kemudian Bawaslu merekomendasikan PSU.
Ia menjelaskan, untuk temuan kasus pelanggaran di TPS 21 Kelurahan Bendung, ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) setempat diduga mencoblos lima surat suara dari pemilih yang tidak hadir, namun dicatat seolah datang saat pemilihan.
Para pemilih tidak hadir dengan berbagai kondisi, mulai dari sakit, meninggal dunia, dan sebagian lainnya berada di luar Banten.
"Ya itu, kami sedang dalami karena ketua KPPS sejak saat itu sulit ditemui bahkan tidak ada di rumah, HP juga mati," katanya.
Sementara, untuk kasus di TPS 24 Kelurahan Sepang terkait temuan pelanggaran yakni ditemukan pemilih di luar DPT dan DPTB yang menggunakan hak pilihnya. Ada sebanyak 15 pemilih yang menyalurkan hak suara tanpa keterangan Surat Pindah Memilih (SPM).
Ke-15 pemilih KTP itu di antaranya pemilih dari Tasikmalaya, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Jawa Tengah. Oleh KPPS, mereka kemudian dimasukkan dalam pengguna hak pilih DPK. Saat pemilihan itu, KPPS keliru memahami konsep DPK.
"Mereka memahaminya domisili itu ya tempat tinggal sekarang memang tempat tinggal di Safira (Kota Serang) tapi kan KTP-nya masih di Tasik, di Jateng. Fatal memang yang di 24 ini," katanya.
Fierly Murdlyat Mabrurri mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat rekomendasi PSU ini ke KPU Kota Serang. Jadi total, kata Fierly, ada empat TPS di Ibu Kota Banten yang melaksanakan PSU.
"Kami dahulukan PSU-nya dulu karena kata KPU, informasinya serentak tanggal 21 Februari," kata Fierly saat dikonfirmasi, Minggu (18/2/2024).