DPR RI Soroti Pengembangan Kompetensi ASN Kota Tangerang

13 Nov 2026, 22:28 WIBKota Tangerang3 min read

Komisi II DPR RI kunjungi Pemkot Tangerang terkait Evaluasi Pengawasan Pelayanan Publik Daerah, Masa Sidang II Tahun Sidang 2026–2027 (IDN Times/Maya Aulia Aprilianti)

Intinya Sih

Komisi II DPR RI mengevaluasi pelayanan publik Kota Tangerang melalui empat aspek, termasuk standar layanan, pengaduan masyarakat, aparatur, pengawasan internal, dan Zona Integritas.
DPR RI mengapresiasi meritokrasi serta pengembangan kompetensi ASN, juga sinergi lintas instansi, Mal Pelayanan Publik, dan digitalisasi pengaduan yang direspons cepat.
Wali Kota Sachrudin menekankan manfaat nyata bagi warga sebagai ukuran keberhasilan layanan dan berharap rekomendasi DPR memperkuat tata kelola, reformasi birokrasi, serta kualitas pelayanan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Tangerang, IDN Times - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja spesifik ke Pemerintah Kota Tangerang dalam rangka Evaluasi Pengawasan Pelayanan Publik Daerah, Masa Sidang II Tahun Sidang 2026–2027, Jumat (13/11/2026). Dalam kunjungan kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima mencakup empat aspek, yakni standar pelayanan, pengaduan masyarakat, aparatur dan pengawasan internal, serta pembangunan Zona Integritas.

Dalam kesempatan tersebut, Aria Bima, mengapresiasi pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis meritokrasi dan pengembangan kompetensi ASN di Kota Tangerang yang disebut, pembenahan kualitas aparatur menjadi fondasi penting dalam meningkatkan mutu pelayanan publik.

"Menurut catatan kami, yang layak menjadi percontohan adalah pengelolaan SDM melalui proses meritokrasi serta pengembangan SDM yang berdampak pada peningkatan soft skill dan hard skill dari ASN-ASN di Kota Tangerang," ungkap Aria.

1. Komisi II DPR juga menyoroti sinergi Pemkot dengan instansi vertikal dan digitalisasi pelayanan

Komisi II DPR RI kunjungi Pemkot Tangerang terkait Evaluasi Pengawasan Pelayanan Publik Daerah, Masa Sidang II Tahun Sidang 2026–2027 (IDN Times/Maya Aulia Aprilianti)

Selain itu, ia menyoroti sinergi Pemkot Tangerang dengan instansi vertikal, seperti ATR/BPN serta sektor pendidikan dan kesehatan. Koordinasi lintas sektor tersebut dinilai mampu mengurangi ego sektoral dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang mengintegrasikan berbagai layanan lintas instansi serta digitalisasi pengaduan masyarakat, juga mendapat apresiasi. Menurut Aria, integrasi layanan dan respons cepat terhadap aduan menjadi praktik menarik untuk dijadikan percontohan.

"Saya juga melihat ada satu peningkatan yang berkaitan dengan pelayanan terpadu dalam satu sistem yang terintegrasi, yakni Mal Pelayanan Publik, termasuk integrasi digitalisasi pengaduan masyarakat yang direspons secara cepat. Nah, pelayanan terpadu inilah yang menarik untuk dijadikan percontohan," tuturnya.

2. Wali Kota Tangerang sebut dampak nyata ke masyarakat lebih penting

Wali Kota Tangerang, Sachrudin (IDN Times/Maya Aulia Aprilianti)

Sementara itu, Wali Kota Tangerang, Sachrudin, menegaskan komitmen Pemkot Tangerang untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang mudah diakses, cepat, transparan, dan akuntabel sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Menurutnya, keberhasilan pelayanan tidak diukur dari banyaknya inovasi, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

"Bagi kami, keberhasilan pelayanan bukan diukur dari banyaknya inovasi, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Untuk itu, diperlukan sinergi dengan DPR, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat agar pelayanan semakin responsif dan berkualitas," tutur Sachrudin.

3. Sachrudin berharap adanya masukan dan rekomendasi dari DPR RI

Komisi II DPR RI kunjungi Pemkot Tangerang terkait Evaluasi Pengawasan Pelayanan Publik Daerah, Masa Sidang II Tahun Sidang 2026–2027 (IDN Times/Maya Aulia Aprilianti)

Ia berharap, kunjungan kerja tersebut dapat menghasilkan masukan dan rekomendasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Melalui kunjungan kerja ini, kami berharap memperoleh masukan, evaluasi, dan rekomendasi dari Komisi II DPR RI beserta kementerian dan lembaga terkait, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik," tutupnya.