LamiPak Dorong Ekosistem Daur Ulang Kemasan Aseptik di Banten

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Merrijantij Punguan Pintaria mengatakan, industri makanan dan minuman di Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan. Pada triwulan II 2026, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) industri makanan dan minuman tercatat sebesar 6,77 persen.

Menurutnya, pertumbuhan industri tersebut perlu diiringi kesiapan pengelolaan kemasan kertas karton setelah digunakan sebagai bagian dari pengembangan ekosistem Extended Producer Responsibility (EPR).

Pemerintah juga mendukung pengembangan ekosistem pengelolaan sampah kemasan kertas karton, khususnya Used Beverage Carton (UBC).

“Kami sangat mengapresiasi inisiatif LamiPak, termasuk rencana pembangunan fasilitas pengelolaan limbah paperboard,” ujar Merrijantij.

Merrijantij mengatakan, ekosistem pengelolaan sampah botol PET saat ini relatif lebih berkembang karena didukung penggunaan bahan daur ulang.

Sementara itu, pengelolaan UBC masih membutuhkan penguatan agar proses pengumpulan hingga daur ulang dapat berjalan lebih optimal.

Ahli Pertama Pengendali Dampak Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rifky Ilhami, mengatakan penerapan EPR bagi produsen makanan dan minuman telah berjalan. Namun, pengawasan dan pelaksanaannya masih perlu diperkuat.

“Regulasi terkait sudah diterapkan, namun pengawasan dan pelaksanaannya perlu terus diperkuat melalui kolaborasi multipihak,” ujar Rifky.

Menurutnya, penerapan EPR melibatkan berbagai pihak, mulai dari produsen, pemerintah, pelaku pengumpulan, pengolah dan pendaur ulang, offtaker, hingga masyarakat melalui bank sampah.

“Untuk packaging producer, penerapan EPR saat ini baru berlaku pada produsen makanan dan minuman, belum pada produsen kemasannya,” katanya.

Operation Manager IPRO, Diana Sulaiman mengatakan, penerapan EPR membutuhkan sistem pengelolaan yang berjalan di lapangan. Sistem tersebut mencakup titik pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, fasilitas pengolahan hingga jalur penyerapan hasil daur ulang oleh offtaker.

“IPRO berperan dalam memfasilitasi perusahaan food and beverage dan anggota kami untuk melakukan penerapan EPR, termasuk dalam pelaporan hasil pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan,” kata Diana.

Menurutnya, mekanisme tersebut memungkinkan perusahaan menjalankan dan mendokumentasikan pengelolaan kemasan pascakonsumsi secara lebih terukur.

Direktur PT Lami Packaging Indonesia, Hongbiao Li mengatakan, pihaknya turut membagikan pengalaman melalui UBC Collection Program yang saat ini masih dalam tahap percontohan.

Program tersebut digunakan untuk memahami proses pengumpulan kemasan aseptik berbahan kertas karton setelah dikonsumsi sekaligus melihat kebutuhan yang muncul di lapangan.

“Melalui UBC Collection Program, kami mendapatkan pembelajaran mengenai proses collection dan kebutuhan yang muncul di lapangan,” katanya.

Menurut Hongbiao, pengumpulan material merupakan tahap awal dari rangkaian pengelolaan yang masih membutuhkan proses lanjutan.

“Pengumpulan material merupakan salah satu bagian dari proses yang lebih panjang karena setelah dikumpulkan, material masih membutuhkan pengangkutan, pengolahan, dan jalur daur ulang yang jelas,” tambahnya.

Selain UBC Collection Program, LamiPak menjalankan Program Pengelolaan Sampah Kemasan Aseptik Kertas Karton di Kabupaten Serang. Program tersebut melibatkan 20 sekolah di Kecamatan Cikande.

Hongbiao mengatakan, pengalaman dari sejumlah program tersebut menunjukkan pengelolaan sampah kemasan membutuhkan keterhubungan antartahapan, mulai dari pengumpulan hingga pengolahan dan pemanfaatan kembali material.

Pemerintah berperan dalam kebijakan dan tata kelola, sedangkan industri dan pemilik merek dapat mendukung pengembangan sistem pengelolaan pascakonsumsi.

Di sisi lain, collection partner, recycler, offtaker, dan masyarakat turut berperan memastikan material bergerak dari sumber hingga proses pengolahan.

“Pertumbuhan penggunaan kemasan perlu diikuti dengan kesiapan pengelolaan setelah kemasan digunakan,” ucap Hongbiao.

“Dari sisi industri, kami melihat bahwa pengelolaan kemasan pascakonsumsi merupakan bagian yang perlu dibangun bersama karena prosesnya melibatkan berbagai tahapan dan pihak,” imbuhnya.

Karena itu, ia menilai kolaborasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengelolaan kemasan yang berkelanjutan.

“Kolaborasi antara pemerintah, industri, pelaku EPR, collection partner, recycler, dan masyarakat menjadi penting untuk membangun sistem yang dapat berjalan secara berkelanjutan,” jelas Hongbiao.