Serang, IDN Times - Pemerintah Provinsi Banten mencatat, luas kawasan perumahan dan permukiman kumuh di tanah Jawara mencapai ratusan hektare. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Perkim Provinsi Banten mengatakan, Rachmat Rogianto pihaknya berupaya menguranginya setiap tahun.
"Untuk kawasan kumuh 825 hektare, kami akan tangani dengan anggaran kurang lebih Rp50 miliar," kata Rachmat, Selasa (21/1/2025).
Selain itu, dalam rangka menangani kawasan permukiman kumuh, Pemprov Banten kembali membangun Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan.
"Kegiatan PSU di seluruh kabupaten kota Rp300 miliar, sudah kami siapkan verifikasi dengan kabupaten kota setelah masuk, kami rinci," katanya.
Sementara, untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Banten saat ini masih tersisa 200 ribu rumah tersebar di delapan kabupaten kota. Saat ini pihaknya telah mensingkronkan data dengan kabupaten kota sehingga bisa terpadu.
"RTLH yang paling banyak di Kabupaten Lebak dan Pandeglang, Serang ada Tangerang ada," katanya.
Dalam setiap tahun, Pemprov Banten telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan RTLH sebanyak 250 unit. Diluar data ini, ada juga bantuan anggaran untuk RTLH dari pemerintah pusat.
"Kalau dari APBD Provnsi Banten rata-rata memang segitu (250 unit) per tahun," katanya.