Kota Serang, IDN Times - Pemerintahan Provinsi Banten belum memberlakukan lockdown meski sudah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) wabah virus corona atau COVID-19. Gubernur Banten Wahidin Halim menilai, Banten harus mempertimbangkan betul-betul jika hendak menerapkan lockdown.
Provinsi Banten yang menjadi wilayah penyangga ibu kota dan menjadi daerah perlintasan harus Pulau Jawa-Sumatera tidak mudah menerapkan kebijakan lockdown.
Wahidin mengatakan, Pemprov Banten harus mengkaji dan mempertimbangkan secara khusus mengenai inflasi, ekonomi, dan interaksi sosial. Karena menurutnya, terutama di bidang ekonomi Banten sangat memiliki keterkaitan dengan daerah lain.
"Kita analisis dulu baru kita laporkan ke pemerintah (pusat), jadi tidak bisa spontanitas. Ekonomi kita kan bersangkutan dengan daerah lain," kata Wahidin usai rapat kordinasi pasca penetapan KLB bersama 8 kepala daerah se-Banten di kantor Gubernur Banten, Senin (16/3).
Sebagai daerah penyangga Ibu Kota Jakarta, imbuhnya, Provinsi Banten memiliki peran penting terutama dalam menyuplai bahan komoditas pokok. Kemudian banyak pegawai yang bekerja di Jakarta merupakan warga Banten yang setiap hari bolak-balik Jakarta-Banten.
"Kaya Lebak mobilisasinya kan ke Jakarta dan Jakarta suplai (bahan pokok) dari sini. Dan Banten kita lihat aktivitas masyarakat Banten yang Lebak aja hampir tiap hari ke Jakarta sebaliknya dari Jakarta pulang ke Serang ke Lebak (dan daerah lain) ini bagaimana nanti kita rapatkan dengan teman-teman di forum," katanya.
Meski demikian, pihaknya akan tetap membahas bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), mengenai layak atau tidaknya Pemprov Banten untuk memberlakukan lockdown.
"(Tergantung) Forkopimda karena ini memerlukaan TNU memerlukan polisi dan sebagainya. Ini menjadi pertimbangan terakhir. Masih kita bicarakan kalau itu tidak gampang," katanya.