Serang, IDN Times - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang berutang retribusi sampah ke Pemerintah Kota Serang, Banten, selama setahun tepatnya periode 2021. Nilai tunggakan retribusi sampah mencapai Rp1,5 miliar.
Hal itu berdampak pada capaian pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi sampah pada tahun 2021 jauh dari target. Direncanakan sebesar Rp7 miliar hanya terealisasi sampai akhir tahun mencapai Rp5,5 miliar atau sekitar 79,37 persen.
Terhitung sampai akhir tahun 2021, dana piutang retribusi sampah belum masuk ke rekening Kas Daerah (Kasda) Pemkot Serang mencapai Rp1,7 miliar lebih.
Berdasarkan data yang dihimpun, piutang belum terserap ke Kasda Pemkot Serang dari retribusi sampah itu bersumber dari 46 pihak pemakai jasa pelayanan pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Cilowong, Kota Serang.
Sampai akhir tahun 2021, dari 46 pihak itu piutang yang tercatat mencapai Rp1,7 miliar lebih, dengan pihak yang paling besar menunggak berasal dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang sebesar Rp1,5 miliar.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang, Farach Richi menyatakan setiap bulan Pemkot Serang selalu melayangkan surat tagihan ke Pemkab Serang agar retribusi pada bulan sebelumnya segera dibayarkan. Namun Pemkab Serang, dalam hal ini DLH Kabupaten Serang selalu tidak menepati waktu pembayaran retribusi sampah.
"Alasannya dari kecamatan lama bayar iuran sampahnya, sehingga lama juga Dinas LH bayar retribusinya. Tapi kami kan tidak mau tahu soal itu,” kata Farach saat dikonfirmasi, Selasa (14/6/2022).
Farach menegaskan selama ini tidak ada dana retribusi sampah yang mengendap di DLH Kota Serang. Pasalnya setiap dilakukan pungutan, langsung diserahkan ke Kasda Pemkot Serang.
"Kalau penarikan retribusi kita sudah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), karena kita tidak ada namanya ketika diambil retribusi itu mengendap. Kita langsung masukan ke Kasda," ujarnya.