Pemprov Banten Akui Potong Dana BPJS PBI Warga Miskin Rp19 Miliar

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti menyebut efisiensi sebesar Rp19 miliar sudah diperhitungkan dan dipertimbangkan oleh Pemprov Banten. Ia mengklaim tidak akan ada penurunan pemerima manfaat atas PBI tersebut.

“Dengan efisiensi Rp19 miliar itu, kami masih bisa cover UHC. Tidak ada (penurunan), insya Allah tidak ada masalah,” kata Rina, Rabu (17/9/2025).

Rina menjelaskan, tak terjadi penurunan itu lantaran, Gubernur Banten telah mewajibkan kabupaten dan kota ikut membagi beban pembiayaan PBI pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan di masing-masing daerah.

“Sudah masuk perubahan APBD, jadi aman untuk tiga bulan ke depan,” jelasnya.

Rina mengatakan, langkah efisiensi ini dilakukan untuk menata ulang pembiayaan kesehatan, namun hak warga miskin penerima PBI tetap diprioritaskan.

"Bahkan, kontribusi pembiayaan Pemprov terhadap UHC disebut mencapai lebih dari 21 persen," katanya.