Pemprov Banten Akui Tak Bisa Cegah Perusahaan Hengkang dari Kawasannya

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Banten, Virgojanti mengatakan, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan perusahaan tetap beroperasi. Namun, pemerintah bertanggung jawab memberikan pelayanan dan menciptakan lingkungan usaha yang mendukung keberlangsungan investasi.

"Pemerintah tidak bisa memaksakan perusahaan untuk tetap beroperasi. Tapi kami (Pemprov Banten) memiliki tanggung jawab untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif serta memberikan pelayanan terbaik kepada para investor," kata Virgojanti, Rabu (11/11/2026).

Menurutnya, keputusan perusahaan meninggalkan suatu daerah dipengaruhi berbagai pertimbangan, mulai dari kenyamanan lingkungan usaha hingga perhitungan bisnis. Meski demikian, hengkangnya perusahaan bakal berdampak terhadap tenaga kerja.

"Kalau pengaruh (hengkangnya perusahaan) ya pasti ada, tenaga kerja kan gitu pasti ada. Tapi karena investasi itu semua pilihan, kenyamanan, apa sebab pengusaha kan punya hitungan kalkulasi sendiri. Tapi sekarang kalau bagi kami sih bagaimana kita tetap menciptakan iklim yang kondusif," ujarnya.

Virgojanti juga meminta masyarakat melihat perkembangan investasi di Banten secara menyeluruh. Menurutnya, informasi mengenai kondisi investasi tidak seharusnya hanya berfokus pada perusahaan yang hengkang.

"Makanya saya minta masyarakat itu lihat jangkauannya panjang ke sana, bukan hanya sekadar di diri kita," katanya.

Ia mengklaim saat ini aktivitas investasi di Banten masih menunjukkan perkembangan positif. Hal itu terlihat dari permohonan perizinan usaha yang masih masuk serta kontribusi penanaman modal dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

"Ya alhamdulillah ya pertumbuhan ekonomi masih terjaga. Kemudian juga yang mengajukan izin juga masih banyak," katanya.

Ia mengatakan, investasi yang masuk ke Banten tidak hanya berasal dari investor asing. Penanaman modal dalam negeri juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

"Tidak selalu harus asing, ya. Di dalam negeri juga saya lihat kontribusi kita, pertumbuhan ekonomi kita itu disuplai dari penanaman modal dalam negeri. Alhamdulillah, kan artinya bahwa secara ekonomi kita masih terus bertumbuh," ujarnya.

Virgojanti menyebut, hingga triwulan III 2026, realisasi investasi Banten mencapai sekitar Rp92,9 triliun. Selain sektor manufaktur, investasi mulai berkembang pada sektor jasa, seperti kesehatan, pendidikan, kuliner, dan olahraga.

"Jadi artinya kalau saya lihat juga di triwulan III kemarin tuh dengan realisasi kita sudah di Rp92,9 triliun, itu ada pergeseran ke sektor jasa," ungkapnya.

Menurutnya, perkembangan investasi di sektor jasa juga berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru. Bahkan, pekerja yang sebelumnya terkena PHK dari sektor industri berpeluang terserap di sektor tersebut.

"Ya mungkin yang kemarin keluar dari pabrik mungkin terserap di sektor itu, tenaga kerja. Kan bisa begitu ya," katanya.

Namun, saat ditanya mengenai jumlah tenaga kerja yang terserap dari realisasi investasi tersebut, Virgojanti menyebut angka sekitar 150 ribu orang hingga triwulan III. Ia juga menyampaikan angka penyerapan pada periode sebelumnya berada di kisaran 17 ribu orang. Data tersebut masih perlu dipastikan melalui angka terbaru.

Terkait perusahaan yang menghentikan kegiatan usaha, Virgojanti mengatakan tidak ada ketentuan yang mewajibkan investor mempertahankan operasional dalam jangka waktu tertentu setelah memperoleh izin. Pemerintah akan memproses pencabutan izin apabila perusahaan secara resmi menghentikan kegiatan usahanya.

Meski demikian, Pemprov Banten berharap lokasi perusahaan yang ditinggalkan dapat kembali dimanfaatkan investor lain. Dengan begitu, aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di kawasan tersebut tetap berjalan.

"Ya, pasti ada mereka kan. Kalau mereka berarti nanti kan dicabut. Kalau resmi, dicabut izin di sininya. Tapi mudah-mudahan ada rencana ada perusahaan yang take over untuk di sana. Ya, kita berdoa aja," tuturnya.