Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Taman Nasional Ujung Kulon (FOTO ANTARA/Mulyana)
  • TNUK dikelilingi IUP andesit dan batu gamping, potensi emas-perak, serta prospek migas; pengeboran lepas pantai Cula-1 pada 2016 tidak menemukan hidrokarbon.

  • JATAM mencatat 139 IUP aktif di Banten seluas 25.903,36 hektare dan menilai penetapan wilayah pertambangan merupakan tahap awal akumulasi kepentingan ekstraktif.

  • JATAM meminta jaminan perlindungan ekologi dan masyarakat sekitar Ujung Kulon, sementara ESDM Banten menyebut penetapan wilayah tambang dibahas bersama kabupaten/kota sesuai tata ruang.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pandeglang, IDN Times – Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten menghadapi tekanan ekologis berlapis mencakup aktivitas pertambangan batuan yang telah mengantongi izin di wilayah sekitarnya, sekaligus potensi mineral emas dan perak hingga prospek eksplorasi minyak dan gas bumi (migas) di daratan maupun perairan sekitar kawasan konservasi.

Berdasarkan penelusuran sejumlah dokumen dan peta pemerintah, mulai dari Geoportal Minerba, peta Geomigas Kementerian ESDM, hingga dokumen resmi terkait wilayah pertambangan pada koridor timur laut Taman Nasional Ujung Kulon, tercatat Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Rajawali Octorys Sundari untuk komoditas andesit seluas 84,7 hektare. Selain itu terdapat IUP PT Batara Chaka Lestari untuk komoditas batu gamping seluas 22,7 hektare.

Data Minerba juga mengonfirmasi adanya potensi cadangan emas dan perak di wilayah timur kawasan. Sementara itu, peta Geomigas ESDM menunjukkan keberadaan Cekungan Migas Ujung Kulon.

Sebagian besar perairan hingga daratan di sekitar TNUK juga masuk dalam Area Studi Bersama (Joint Study Area) Forearc Sumatra Offshore yang dikaitkan dengan Komodo Energy.

Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Melky Nahar mengatakan, secara historis pernah dilakukan lelang Wilayah Kerja (WK) Migas Ujung Kulon yang mencakup daratan dan lepas pantai Banten yang dimenangkan perusahaan asal Malaysia, M3nergy Berhad, pada 2007, dengan jangka waktu kontrak awal selama 30 tahun hingga 2037.

Wilayah kerja migas tersebut dioperasikan anak usahanya bernama M3nergy Gamma Sdn. Bhd. Pada awal 2016, melakukan pengeboran sumur eksplorasi lepas pantai Cula-1 dengan menunjuk PT Apexindo Pratama Duta Tbk sebagai kontraktor pengeboran menggunakan jack-up rig Soehanah, dengan nilai kontrak sebesar US$5,4 juta. Pengeboran mencapai kedalaman 2.399 meter, tetapi tidak berhasil menemukan hidrokarbon. Keberadaan sumur Cula-1 menunjukkan kawasan perairan dekat dengan Ujung Kulon tidak hanya pernah menjadi objek studi potensi migas, tetapi juga menjadi lokasi aktivitas pengeboran eksplorasi.

Melky menilai, data-data tersebut diduga berkaitan dengan penetapan kawasan sekitar sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Menurutnya, jika seluruh data tersebut dipetakan secara bersamaan, terlihat Ujung Kulon tidak hanya menghadapi satu jenis ancaman, melainkan beragam kepentingan eksploitasi sumber daya alam.

“Ujung Kulon tidak lagi sekadar menghadapi ancaman tunggal, melainkan berlapis-lapis kepentingan eksploitasi sumber daya alam, mulai dari pertambangan batuan, potensi mineral logam, hingga prospek eksplorasi migas di darat maupun lepas pantai,” kata Melky kepada IDN Times, Kamis (19/11/2026).

1. Ada 139 IUP aktif di Banten

Perairan Ujung Kulon Sudah Ditetapkan WUP Tambang Oleh Menteri ESDM (Dok. IDN Times/Muhamad Iqbal)

Melky menilai, ketertarikan terhadap sumber daya alam di sekitar Ujung Kulon bukan fenomena baru. Pemerintah Provinsi Banten, melalui Dinas ESDM, sebelumnya telah mengidentifikasi wilayah Pandeglang sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya mineral logam, termasuk emas dan perak.

Di sisi lain, JATAM mencatat Provinsi Banten saat ini memiliki 139 IUP aktif dengan total luas mencapai 25.903,36 hektare.

Menurut Melky, data tersebut menunjukkan aktivitas dan perencanaan pertambangan di Banten telah berlangsung dalam proses yang panjang. Karena itu, penetapan wilayah pertambangan di sekitar Ujung Kulon perlu dilihat dalam konteks akumulasi kepentingan ekstraktif tersebut.

Ia mengingatkan, persoalan WUP tidak seharusnya hanya dijawab dengan pernyataan bahwa belum ada izin tambang atau lokasi yang dimaksud berada di luar kawasan taman nasional. Sebab, menurutnya, kegiatan ekstraktif memiliki sejumlah tahapan awal, mulai dari identifikasi potensi sumber daya, pemetaan wilayah, penetapan kawasan pertambangan, hingga penyusunan instrumen tata ruang dan perencanaan lainnya.

“WUP merupakan fondasi dasar dari rangkaian proses tersebut,” ujarnya.

2. Ujung Kulon bukan ruang kosong

Melky mempertanyakan alasan kawasan penyangga salah satu bentang konservasi penting di Indonesia masuk dalam perencanaan pertambangan dan migas.

Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan bagaimana menjamin akumulasi kepentingan industri ekstraktif tersebut tidak mengganggu integritas ekologis Ujung Kulon maupun mengancam ruang hidup masyarakat yang bergantung pada kawasan tersebut.

Ia menilai kawasan dengan nilai ekologis tinggi tidak semestinya hanya dipandang sebagai cadangan komoditas yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan investasi.

“Ujung Kulon bukanlah ruang kosong yang dipersiapkan untuk dikuras oleh sektor industri ekstraktif, melainkan bentang alam strategis yang mengemban fungsi lingkungan, sosial, dan konservasi yang tidak ternilai harganya,” kata Melky.

Ia mengingatkan, dampak dari perluasan kepentingan ekstraktif tidak hanya berkaitan dengan masa depan satwa dilindungi, termasuk badak Jawa, tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan keselamatan masyarakat di sekitarnya.

3. ESDM Banten sebut penetapan wilayah pertambangan melibatkan kabupaten/kota

Kepala ESDM Banten Ari James (Dok. Khaerul Anwar)

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, saat diwawancarai IDN Times pada 13 Oktober 2026, menjelaskan wilayah pertambangan di Banten mencakup sejumlah kategori, yakni Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), serta Wilayah Pencadangan.

Ia mengatakan, pemerintah daerah melakukan pembahasan dengan seluruh kabupaten dan kota di Banten untuk memperoleh masukan terkait penetapan wilayah pertambangan dan kesesuaiannya dengan tata ruang daerah masing-masing.

“Kita menggelar rapat seluruh kabupaten/kota se-Banten untuk mengetahui masukan dari teman-teman kabupaten/kota terkait dengan tata ruang wilayah masing-masing,” ujarnya.

Ia juga menyebut terdapat pembahasan mengenai perubahan ketentuan, salah satunya terkait WPR, seiring adanya perubahan peraturan pemerintah.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More