Omnibus Law, Ketua Apeksi Airin: Kita Minta Dilibatkan

Airin menyebut, pihaknya terus berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pelibatan Apeksi di penyusunan PP Omnibus Law. 

"Yang pasti teman teman terus menunggu undang-undang dan saya selaku ketua Apeksi selalu berkomunikasi dengan Kemendagri dan Dirjen Otda dan kita sedang menunggu sedang melakukan pengkajian pointer-pointer dalam UU Cipta Kerja ini," kata Airin.

Sementara itu, Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril menilai, ada indikasi persoalan dalam pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. UU yang resmi disahkan pada Senin (5/10/2020) itu juga dinilai tidak berpihak pada buruh.

“RUU Cipta Kerja bermasalah baik secara proses, metode, maupun substansinya,” ungkapnya pada Selasa (12/10/2020).

Oce memandang, proses penyusunan UU Cipta Kerja selama ini berlangsung cepat, tertutup, dan minim partisipasi publik. Hal itu dinilai membuat publik kesulitan memberikan masukan karena tertutupnya akses terhadap draf RUU Cipta Kerja.

Bahkan, imbuhnya, akses publik terhadap dokumen RUU ini pun baru tersedia pasca UU tersebut selesai dirancang oleh pemerintah dan kemudian diserahkan kepada DPR. Tidak hanya itu, dalam pembahasannya pun, perkembangan draf tidak didistribusikan kepada publik.

Menurut Oce, pembahasan yang terus berlangsung selama pandemik dan dilakukan tanpa partisipasi publik yang maksimal hanya semakin menunjukkan ketidakpedulian DPR terhadap suara dan masukan publik.

“Minimnya keterbukaan dan partisipasi publik membuat draf RUU Cipta Kerja rawan disusupi oleh kepentingan tertentu yang hanya menguntungkan segelintir pihak saja,” katanya.