Tak Kunjung Berbenah, Dapur MBG di Banten Terancam Ditutup Permanen
- Sebanyak 27 dapur SPPG di Banten masih disuspend karena belum memenuhi standar BGN, dengan temuan berupa kekurangan infrastruktur serta pelanggaran minor dan mayor.
- Dapur yang tak menunjukkan perbaikan dalam waktu satu hingga empat minggu sedang diproses untuk sanksi lanjutan, termasuk kemungkinan penghentian operasional permanen.
- BGN menolak mencabut suspend secara tergesa-gesa dan memvalidasi dapur yang telah dievaluasi, demi memastikan SOP, kelayakan, serta keamanan makanan Program MBG terpenuhi.
Serang, IDN Times – Sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Banten terancam ditutup permanen lantaran tak kunjung melakukan perbaikan setelah mendapat sanksi penghentian sementara atau suspend dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Kepala Regional BGN Banten Asep Royani mengatakan, saat ini terdapat 27 dapur SPPG di Banten yang masih berstatus suspend. Dari jumlah tersebut, beberapa dapur belum menunjukkan progres perbaikan meski diberikan waktu untuk memenuhi standar yang ditetapkan BGN.
“Dapur yang tidak mengindahkan saran perbaikan sudah diberi waktu satu minggu sampai empat minggu untuk perbaikan. Nah mereka itu yang selama ini belum ada progres, belum ada itikad perbaikan sedang kami proses untuk diajukan pemberian sanksi berikutnya, misalnya pemberhentian operasional permanen,” kata Asep saat dihubungi, Selasa (11/8/2026).
1. BGN tak mau asal cabut status suspend
Pengolahan MBG di SPPG Gagaksipat, Boyolali. (IDN Times/Larasati Rey) Asep menjelaskan, pemberian sanksi terhadap 27 dapur dilakukan pada waktu yang berbeda. Sebagian di antaranya mulai sejak Juli hingga awal Agustus 2026.
Namun, dia belum dapat mengungkapkan jumlah maupun lokasi dapur yang berpotensi mendapatkan sanksi pemberhentian permanen. “Itu kami belum bisa buka datanya, kebetulan itu internal dari BGN. Kalau pun membutuhkan data itu harus bersurat langsung ke BGN pusat. Intinya tersebar di delapan kota dan kabupaten di Banten,” ujarnya.
Menurut Asep, BGN juga tidak menetapkan target waktu agar seluruh dapur SPPG di Banten terbebas dari status suspend. Pasalnya, BGN tidak ingin terburu-buru mencabut sanksi sebelum memastikan seluruh dapur benar-benar memenuhi standar operasional prosedur (SOP), terutama terkait kelayakan dan keamanan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami juga tidak ingin gegabah, tidak juga ingin mengajukan pencabutan suspend tapi kondisi dapurnya tidak sesuai. Artinya, kami tidak ingin sembrono memaksakan nol suspend tapi standar dapur diturunkan,” katanya.2. Ada dapur yang sudah ditutup permanen
Makanan MBG di salah satu sekolah di Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel), diduga berbau busuk, Jumat (23/5/2025)/Istimewa Asep menyebut, sejak program MBG berjalan, BGN telah menjatuhkan sanksi pemberhentian operasional permanen terhadap beberapa dapur SPPG di Banten. Jumlahnya, kata dia, tidak banyak dan masih di bawah lima dapur. Salah satu penyebabnya adalah kondisi infrastruktur dapur yang buruk serta tidak menjalankan SOP pelayanan sesuai instruksi BGN.
Di sisi lain, sebagian dari 27 dapur SPPG kini berstatus suspend telah menjalani evaluasi. BGN tengah memvalidasi ulang terhadap dapur tersebut sebagai bagian dari proses pencabutan sanksi agar dapat kembali beroperasi.
“Sudah lama di daerah Tangerang sudah ada yang disanksi pemberhentian permanen. Cuma ada, kalau tidak salah itu jauh sebelum gejolak di BGN sudah diberlakukan. Apalagi di bawah kepemimpinan yang baru Pak Sudaryono, sanksi itu lebih diperketat lagi,” tuturnya.3. 27 SPPG tersebar di seluruh Banten
Pembagian menu MBG di SD Negeri 060843 Medan (dok.istimewa) Sebelumnya, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Jakarta Wilayah Jakarta-Banten, Ida Wahyuni, menyebut masih ada 27 SPPG di Banten yang operasionalnya dihentikan sementara.
“Masih ada 27 yang berstatus suspend. Tersebar hampir di seluruh Banten, hampir seluruh kota/kabupaten ada,” kata Ida usai audiensi dengan Gubernur Banten Andra Soni, Selasa (4/8/2026).
Ida mengatakan, suspend diberikan setelah BGN menemukan sejumlah dapur belum memenuhi standar yang ditetapkan. Temuannya beragam, mulai dari kekurangan infrastruktur hingga pelanggaran yang masuk kategori minor maupun mayor.
Kebijakan tersebut, kata dia, merupakan bagian dari evaluasi BGN untuk memastikan kualitas layanan dan keamanan pangan bagi penerima manfaat MBG.
“Ada yang mungkin infrastrukturnya kurang, ada kekurangan minor, ada juga kekurangan mayor. Tapi semua itu sedang berproses untuk diperbaiki. BGN memperketat semuanya ini untuk menjamin penerima manfaat menerima program ini dalam keadaan baik,” ujarnya.
