Kota Tangerang, IDN Times - Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Nusantara ( FSBN - KASBI ) Tangerang Ade Mudiarwarman mengatakan, kaum buruh se-Banten merasa kecewa dengan kebijakan penetapan upah yang dilakukan Gubernur Banten, Wahidin Halim.
"Saya pikir semua buruh se-Banten kecewa dan merasa dilecehkan dengan keputusan Gubernur Banten. Terlebih seperti kita ketahui putusan MK tentang UU Cipta Kerja sudah dianggap cacat hukum dan dalam perumusannya pun bertentangan dengan UUD 1945," kata dia.
Ade mengatakan, gubernur tak memahami makna di balik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law inkonstutusional.
"Artinya jika UU nya (Omnibus Law) saja pun sudah cacat hukum, maka harusnya PP 36 sebagai PP turunannya, tidak bisa lagi dijadikan landasan dalam penentuan upah. Tapi Gubernur Banten tetep menggunakan PP 36," ujarnya.
Ade menyebut, kebijakan Gubernur Wahidin Halim tak memihak kaum buruh sebagai rakyat kecil. "Bahkan Gubernur Banten tidak pernah berani menemui massa buruh warga Banten itu sendiri," ungkapnya.
Ade mengatakan, setelah ada putusan ini, pihaknya bersama serikat buruh lain yang ada di Banten akan melakukan konsolidasi.
"Kita akan konsolidasi besar-besaran terkait kputusan gubernur banten, dan akan menyiapkan perlawanan selanjutnya," kata dia.