Video Dukungan Apdesi Viral, 2 Paslon di Pilkada Banten Dilaporkan
- Dua pasangan calon kepala daerah di Banten dilaporkan ke Bawaslu akibat video pertemuan dengan anggota Apdesi Kabupaten Serang.
- Video tersebut merekam kesepakatan memenangkan kedua paslon di Pilkada Serentak 2024.
- Ketua BBHAR DPD PDIP Banten menduga adanya politik uang dan janji politik dari dua paslon serta pelanggaran aturan lainnya.
Serang, IDN Times - Dua pasangan calon kepala daerah di Banten dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) usai ada video viral yang merekam pertemuan antara paslon itu dengan anggota Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Serang.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Banten Badrul Munir membenarkan adanya laporan dugaan pelanggaran netralitas dan politik uang antara kelompok kepala desa di Kabupaten Serang dan salah satu pasangan calon kepala daerah.
"Benar saya mendapat informasi ada beberapa pihak yang datang ke kantor Bawaslu, akan tetapi saya belum membaca berkas apa yang disampaikan karena sedang berada di wilayah lain," kata Badrul, Rabu (8/10/2024).
Video itu viral di sejumlah media sosial, termasuk TikTok dan Instagram.
1. Pertemuan Apdesi se-Kabupaten Serang diduga dihadiri paslon yang bertarung di pilkada di Banten
Video pertemuan itu diduga dihadiri sejumlah anggota Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Serang dengan paslon yang maju di pilkada di Banten.
Dalam video tersebut, mereka yang hadir bermufakat untuk memenangkan kedua pasangan calon tesebut di Pilkada Serentak 2024.
"Hasil bersepakat dengan teman-teman tidak lain, bagaimana kita bisa memenangkan Pak **** menjadi Gubernur Banten dan bagaimana kita bisa memenangkan Ibu ****** menjadi Bupati Serang," bunyi suara dalam rekaman video yang diduga Ketua Apdesi Kabupaten Serang, Muhammad Maulidin Anwar.
Salah satu pihak yang melapor ke Bawaslu adalah Komunitas Pengacara Peduli Banten. Perwakilan komunitas itu, Saepudin mengaku sudah melaporkan pihak-pihak terkait video viral itu ke Bawaslu Kabupaten Serang.
Selain mereka, pihak lain yang melaporkan pertemuan itu adalah Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten ke Bawaslu Banten.
2. PDIP menuding ada dugaan politik uang dan janji politik dalam pertemuan itu
Ketua BBHAR DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Banten, Astiruddin Purba menjelaskan, ada dugaan politik uang dan janji politik dari dua paslon. Menurut Purba, kegiatan tersebut dikemas dalam acara Rapat Kerja (Raker) Cabang Apdesi Kabupaten Serang. Padahal tidak ada pembahasan rapat kerja anggota dan pengurus.
“Melainkan hanya mendengarkan sambutan dari calon gubernur dan calon bupati Serang. Pembahasan kerja dan pleno-pleno ini tidak ada sama sekali hanya mendengarkan sambutan,” saat dikonfirmasi, Rabu (9/10/2024).
Selain itu, kata dia, para kepala desa diduga telah mendapatkan uang dari paslon dan ada janji memberikan bantuan dana desa sebesar Rp300 juta per desa jika berhasil meraup 75 persen suara dari Kabupaten Serang.
Kemudian para kepala desa disumpah "atas nama Allah SWT" untuk menekankan komitmen mendukung kedua paslon itu. “Itu sudah menyalahi aturan seperti di baiat,” katanya.
3. Melapor ke Bawaslu, pelapor sudah menyertakan bukti
Purba mengaku telah menyertakan bukti video lebih dari satu seperti yang sudah beredar di media sosial. Isinya pernyataan dukungan kades terhadap kandidat pilkada.
“Kami minta Bawaslu melakukan proses laporan yang telah kami serahkan, menindaklanjuti sesuai aturan,” katanya.
