Warga Tangerang Tak Bisa Ambil BST di Kantor Desa Jika Belum Vaksinasi

Hasanudin mengungkapkan, warga sebenarnya bisa tetap mengambil bansos, namun harus langsung di Kantor Pos. "Pencairannya silakan saja langsung dilakukan di kantor pos terdekat," katanya. 

Sementara, Pelaksana tugas (Plt) Camat Kosambi, Into mengatakan, cara perangkat desa itu, untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat agar mau divaksin, sehingga dapat mempercepat pembentukan herd immunity, sehingga perekonomian dan kegiatan pun bisa kembali pulih.

"Itu memang caranya perangkat desa setempat, supaya masyarakat yang mau urus pencairan di kantor kepala desa, mau divaksinasi. Tapi kalau belum atau tidak vaksin, ya mereka tetap dapat bantuannya, tapi ke kantor pos," ujarnya.

Untuk penyaluran bantuan yang masuk dalam kategori bantuan sosial tunai (BST) tersebut, imbuh Hasanudin, memang bisa dilakukan di beberapa lokasi. Dimana, bantuan bisa diambil di kantor kepala desa yang mana penyalurannya tetap dilakukan pihak kantor pos. 

"Untuk di Kecamatan Kosambi, ada ratusan ribu KPM (keluarga penerima manfaat), mereka tersebar di dua kelurahan dan empat desa," ungkapnya.

Pengamat kebijakan publik, Subandi Musbah mengatakan, aturan wajib melampirkan bukti vaksinasi saat mengambil bansos merupakan sesuatu yang dapat membunuh rakyat di tengah pandemik yang memang sulit. 

"Yang pertama karena akses untuk vaksin belum merata, kedua orang gagal divaksin bukan karena antivaksin, bisa karena masalah kesehatan, akses, dan lain sebagainya," ujar Subandi saat dikonfirmasi IDN Times, Kamis (5/8/2021). 

Subandi juga mengungkapkan, jika memang Pemerintah Kabupaten Tangerang tengah menggencarkan program vaksinasi untuk menciptakan herd immunity, tentunya seluruh pihak akan mendukung. Namun, jika disyaratkan untuk mengambil bansos, maka hal tersebut tidak memiliki korelasi. 

"Jika memang ingin menghilangkan pandemik, bukankah lebih baik melakukan inovasi seperti menyalurkan bansos secara door to door agar tidak ada kerumunan di satu tempat, itu lebih efektif," tuturnya. 

Ia menuturkan, jika ingin menampilkan syarat vaksinasi tersebut, Pemerintah seharusnya memastikan vaksin mudah didapatkan oleh masyarakat. Baik itu kuota maupun akses yang mudah. 

"Vaksinnya ada ga? Cukup ga? antri ga? Kalau setiap kelurahan cukup vaksinnya, ya itu tidak masalah. Tapi kan tidak, tetangga saya juga 2 bulan mau vaksin engga bisa-bisa," kata dia.