TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Pemprov Banten Hapus Sanksi Denda Pajak Kendaraan Hingga Akhir Tahun  

Program ini untuk kurangi beban masyarakat saat pandemik

Ilustrasi pajak (IDN Times/Arief Rahmat)

Serang, IDN Times - Mulai Kamis 5 November hingga 23 Desember 2020 mendatang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menghapus sanksi administratif untuk denda pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan penghapusan tarif progresif.

"Pemberlakuan kebijakan penghapusan sanksi administratif atau denda pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan penghapusan tarif progresif yang akan diberlakukan sampai akhir 2020," kata Gubernur Banten Wahidin Halim dalam keterangan yang diterima IDN Times, Kamis (5/10/2020).

1. Pembebasan sanksi pajak kendaraan bermotor dihapus melalui peraturan gubernur

Dok. Humas Pemprov Banten

Wahidin mengatakan, Pemprov Banten selalu berupaya memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pembayaran pajak daerah serta kebijakan-kebijakan untuk meringankan beban masyarakat.

"Salah satunya melalui pemberlakuan Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif atau Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk Dari Luar Daerah, Mutasi Dalam Daerah dan Penghapusan Tarif Progresif," kata dia.

2. Penghapusan denda untuk kurang beban masyarakat saat pandemik

Suasana Stasiun Kereta di tengah pandemik COVID-19 (Dok. Humas KAI)

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, Opar Sohari mengungkapkan, penghapusan sanksi administratif atau denda sebagai upaya mengurangi beban masyarakat di tengah pandemik COVID-19.

"Selain program bebas denda pajak, Pemprov Banten juga membebaskan denda BBNKB pokok, BBNKB 2, dan bebas tarif progresif," kata Opar.

Baca Juga: Gubernur Banten Tetapkan UMP 2021 Tak Berubah

Berita Terkini Lainnya