18 Kasus Kekerasan Seksual Anak Berakhir Restorative Justice, Miris!

29 Mar 2022, 13:35 WIB

ilustrasi kesepian (pixabay.com)

Kabupaten Tangerang, IDN Times - Sebanyak 18 kasus kekerasan seksual di Kabupaten Tangerang berakhir dengan restorative justice, di mana kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan kasus dengan kekeluargaan.

Kanit PPA Polres Kota Tangerang Iptu Iwan Darsono mengatakan, 18 kasus yang berakhir restorative justice merupakan total dari 2021 hingga saat ini, 2022.

"Tahun 2021 itu ada 16 kasus, dan di tahun 2022 ini ada dua, jadi totalnya itu 18 kasus yang berakhir restorative justice," katanya, Senin (28/3/2022).

1. Mayoritas, parapihak beralasan restorative justice dipilih untuk menghindari malu dan trauma

Ilustrasi pemerkosaan/Sukma Shakti/IDN Times

Iwan mengungkapkan, mayoritas kasus yang berakhir restorative justice dipilih oleh kedua belah pihak agar tidak menambah rasa malu dan trauma, khususnya bagi korban dan keluarganya.

"RJ ini jalan yang dipilih, supaya si korban dan keluarganya tidak malu," ungkap Iwan.

2. Rata-rata korban berusia 14-16 tahun

Ilustrasi pencabulan

Mirisnya, rata-rata usia korban kekerasan seksual yang berakhir dengan restorative justice ini antara 14-16 tahun.

"Memang korbannya mayoritas di bawah umur," kata Iwan.

3. Kasus berakhir restorative justice, mayoritas pelakunya orang jauh

Ilustrasi pencabulan. (IDN Times/Sukma Shakti)

Sementara, lanjut Iwan, kasus yang diselesaikan secara restorative justice adalah kasus yang melibatkan orang jauh. Misalnya, buruh, karyawan, ataupun tukang bangunan, dimana korban berusia 14 tahun ke atas.

"Tapi, kalau kasusnya itu kayak ayak kandungnya, kakek atau kakak. Itu gak ada restorative justice," ungkapnya.

Diketahui, diawal tahun 2022, Polres Kota Tangerang telah mengungkap 13 kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual. Ditambah, 2 kasus lainnya yang berhasil diungkap Polsek Balaraja.

4. Wamenkumham sebut kasus kekerasan seksual tak boleh gunakan restorative justice

Ilustrasi (IDN Times/Mardya Shakti)

Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual tidak boleh menggunakan pendekatan restorative justice atau keadilan restorasi.

"Ini sama sekali tidak boleh menggunakan restorative justice," kata Edward yang karib disapa Eddy di Jakarta, dikutip dari ANTARA, Selasa (22/2/2022 ).

Eddy mengatakan, penyelesaian kasus kekerasan seksual tanpa menggunakan keadilan restoratif diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Alasannya, karena kerap kali kasus kekerasan seksual yang terjadi pelakunya menggunakan uang sebagai solusi damai dengan pihak korban.