Akademisi Tangerang Kritisi Gaya Komunikasi Prabowo
- Gaya komunikasi Presiden Prabowo dianggap kasar dan tak pantas oleh Pakar Komunikasi Kory Elyana.
- Kory juga menyoroti pelantikan Dedy Corbuzer sebagai stafsus Menteri Pertahanan, disebut dengan julukan Dedy Kok Buzzer.
- Kebijakan publik dalam 100 hari kerja Prabowo Subianto, seperti pembatasan Gas Elpiji 3 kg, disorot oleh Direktur Kebijakan Publik Nasional Adib Miftahul.
Tangerang Selatan, IDN Times - Gaya komunikasi Presiden Prabowo yang dianggap 'menye-menye' disorot. Hal itu dianggap tak pantas dilakukan pejabat kepala negara.
Hal itu diungkapkan oleh Pakar Komunikasi dan Dosen Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) Kory Elyana dalam acara diskusi jurnalis di Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel).
Kory menyoroti gaya komunikasi Prabowo yang dianggap 'menye-menye' saat berpidato dalam HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Sabtu, 15 Februari 2025.
1. Kata "ndasmu" yang dilontarkan Prabowo dianggap kasar
Gaya yang dikritisi Kory yakni saat Presiden Prabowo yang mengeluarkan kata 'ndasmu' dalam pidatonya yang menyinggunh soal kritik kabinet gemuk, makan bergizi gratis dan lainnya.
"Masyarakat kita bingung terhadap pejabat kita yang berbicara dengan gaya komunikasi tersebut. Bahkan kata 'ndasmu' ini diartikan oleh kalangan masyarakat sebagai bahasa yang kasar," kata Kory dalam Kajian Jurnalis 'Membaca Arah Kebijakan Publik, Baik Untuk Rakyat? Di Serpong, Selasa (18/2/2025).
2. Kory juga menyinggung soal Prabowo yang tiba-tiba melantik Deddy Corbuzer sebagai stafsus Menteri Pertahanan
Kory juga menyinggung soal Prabowo yang tiba-tiba melantik Deddy Corbuzier sebagai stafsus Menteri Pertahanan di tengah keresahan masyarakat soal isu efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo.
Kory bahkan menyebut, Deddy Corbuzier dengan julukan 'Dedy Kok Buzzer'. Menurutnya, julukan itu disematkan lantaran keterlibatannya hingga pasang badan untuk Prabowo.
"Kalau bilang seperti itu kan dari awal kampanye Prabowo itu, Deddy selalu ikuti perkembangan Prabowo. bahkan ketika ada Dirty Vote Prabowo diundang ke podcast milik Deddy. Nah itu seperti ada bagi-bagi jatah dan kemudian tiba-tiba dilantik sebagai anggota TNI Tituler," kata Kory.
Terbaru, kata Kory, Deddy Corbuzier sempat membela Prabowo ketika ada siswa SD yang protes dengan menu Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Kemaren ketika ada permasalahan ada anak-anak tidak suka dengan menu makanan bergizi gratis, Deddy pasang badan langsung bahkan bawa istrinya. Maka itu saya berargumen Deddy Kok Buzzer. Setelah itu ada efisiensi anggaran, dilantik juga sebagai stafsus Menhan," ungkap Kory.
3. Kebijakan publik 100 hari kerja Prabowo juga disorot
Selain gaya komunikasi Presiden Prabowo, kebijakan publik yang diterapkan oleh Kabinet Merah Putih Era dalam 100 hari kerja Prabowo Subianto juga disorot oleh Direktur Kebijakan Publik Nasional (KPN) Adib Miftahul.
Kebijakan paling krusial kata Adib, salah satunya soal pembatasan Gas Elpiji 3 kg yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Manusian (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Menurutnya, kebijakan melarang pengecer menjual LPG ukuran 3 kg itu sebagai kebijakan yang tak masuk akal lantaran harus diterapkan dalam waktu singkat sehingga menyebabkan kelangkaan gas elpiji bagi kategori rakyat miskin.
"Apakah Bahlil itu sudah menghitung secara matang ketika mengeluarkan kebijakan. Seolah nggak pernah sekolah. Tidak bisa aturan kebijakan tersebut langsung diterapkan hanya dalam 3 hari," kata Adib.
Dosen UNIS Tangerang itu juga menjelaskan, tidak akan mudah menjadikan pengecer sebagai sub-pangkalan karena butuh modal yang besar. "Untuk jadi agen gas elpiji itu minimal butuh modal Rp500 juta. Nggak bisa cuma daftar di di sistem, karena birokrasinya ribet," jelasnya.
Menurut Adib, kunci penting program dan kebijakan Presiden Prabowo adalah kepala di daerah dapat menerjemahkan apa tujuan dari program dan kebijakan oleh Prabowo.
Jika tak bisa diterjemahkan dan dilakukan oleh pemerintah daerah, maka Prabowo akan jadi sasaran utama kemarahan rakyat.
"Kalau arahan kebijakan Presiden Prabowo tidak bisa diterjemahkan dalam level provinsi dan daerah, saya punya idiom bahwa presiden seolah raja tanpa patih. Pengertiannya adalah kebijakan dia tidak ditaati oleh bupati dan wali kota," kata dia.
