Kota Tangerang, IDN Times - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tangerang mengakui, ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai daerah resapan air di Kota Tangerang masih minim.
"Kalau kita menghitungnya dari ketersediaan ruang terbuka hijau dengan asumsi semua RTH itu bisa dimanfaatkan sebagai resapan air, ketersediaan RTH kita baru 11 persen," kata Tri, Rabu (24/11/2021).
Sebagaimana diketahui, ketentuan agar kota memiliki 30 persen RTH dari luas wilayah kota sudah diatur sejak 2007 melalui Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
"Target undang-undang itu 20 persen untuk publik, 10 persen untuk privat. Totalnya 30 persen, Kita masih jauh dari itu," jelasnya.
Menurut Tri, pihaknya tengah merencanakan beberapa titik untuk dijadikan RTH sesuai beleid yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2021-2022.
Berdasarkan Perda tersebut, pihaknya tengah menyiapkan sejumlah titik untuk dibangun menjadi RTH.
"Ada beberapa lokasi yang kita rencanakana untuk RTH, telah menjadi kewajiban Pemda menyediakan RTH," jelasnya.
Tertuang dalam Perda, rencana tata ruang wilayah itu meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Tangerang yang terdiri dari 13 kecamatan dan 104 Kelurahan.
Sebelumnya, Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah mengatakan, minimnya area resapan di Kota Tangerang disebabkan adanya pembangunan permukiman hingga perkantoran di atas area resapan air.
Hal itu menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir di sejumlah wilayah Kota Tangerang.
"Yah memang sekarang lahan-lahan itu kan banyak dibangun, ditambah lagi daerah Tangsel, Kabupaten Tangerang semua sudah terbangun juga oleh masyarakat," kata Arief.