Dilaporkan ke Mabes Polri, Kades Kohod: Saya Siap Dipanggil

Arsin mengungkapkan, dia menerka bahwa pertanyaan yang akan diajukan oleh penyidik Mabes Polri mengenai pagar laut saja. Sebagai kepala desa, dia mengaku mengetahui ihwal pemagaran laut tersebut.

"Saya jadi kepala desa kan di wilayah saya harus tahu apa yang terjadi, nanti kalau ditanya, tahu apa enggak, ya tahu. Tahu dalam arti ada pemagaran. Tapi siapa di belakangnya saya tidak tahu, yang penting sebagai kepala desa jangan bilang tidak tahu," jelasnya.

Arsin pun memastikan akan datang ke Mabes Polri jika memang ada surat panggilan. Hal tersebut, kata Arsin, agar tidak ada sentimen negatif terhadap dirinya jika mangkir.

"Misalnya saya dipanggil ke Mabes Polri atau ke Polda, saya harus menjelaskan. Kalau nanti saya enggak dateng, nanti dibilangnya apa nanti lain lagi," ungkapnya.

Diketahui, beberapa waktu lalu sempat beredar video viral di media sosial, yang berisi Arsin tengah berada di pesisir laut, di mana sekelilingnya terdapat tumpukan bambu-bambu dengan beberapa orang terlihat sedang menyusun bambu untuk dilarungkan ke laut.

Dalam video di akun TikTok, Wahyuo7782 itu, Arsin terlihat menunjuk-nunjuk layaknya tengah mengarahkan pemasangan bambu tersebut. Dalam video itu, dinarasikan bahwa Kepala Desa Kohod sedang mengarahkan para pekerja pemagaran laut.

Dikonfirmasi mengenai hal itu, Arsin membantah. "Tidak, bagaimana saya mau mengarahkan, saya kenal saja tidak. Saya datang ke sana, ke lokasi itu karena ada laporan dari RT/RW saya yang bilang ada yang mager," ungkapnya.

Namun, saat ia tiba di lokasi yang dilaporkan perangkat desanya, Arsin mengklaim ia hanya menemukan warga yang sedang membatasi tanah miliknya dari abrasi air laut.

"Begitu saya ke sana memang ada, tapi dia memang benar membatasi tanah milik dia dari abrasi," ungkapnya.

Arsin menuturkan, gestur menunjuk seperti mengarahkan di video tersebut, bukanlah memerintahkan pemasangan pagar laut melainkan sedang bertanya kepada warga ihwal batas tanah miliknya sesuai dengan dokumen dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang.

"Saya nunjuk-nunjuk itu, saya mau tahu, ini tanah kamu batas mana? Diunjuk (diberitahu) lah yg itu-itu. Saya ngikutin dia pada waktu mager itu, sudah ada batas hukum dari BPN, sehingga dia (warga) mah engga salah, saya bilang lebih juga jangan," jelasnya.