Disegel Ahli Waris, Pj Gubernur: Lahan SMAN 8 Tangsel Aset Negara

16 Jul 2024, 14:53 WIB

Khairil Anwar

News

Channel

Add as Preferred source

Disegel Ahli Waris, Pj Gubernur: Lahan SMAN 8 Tangsel Aset Negara

IDN Times/Khaerul Anwar

Serang, IDN Times - Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengklaim lahan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 8 Kota Tangerang Selatan yang disegel pihak yang mengaku ahli waris, merupakan Pemerintah Provinsi Banten.

Diketahui, sekolah yang berada di Cirendeu, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, disegel oleh ahli waris dengan spanduk dan plang karena diduga belum membayar pajak. Sekolah yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Banten itu dipasangi spanduk merah berukuran 3 meter x 2 meter di pagar sekolah.

"Jadi itu sedang kami proses sudah cukup panjang bahwa secara proses hukum merupakan milik aset daerah dan inkracht secara hukum," kata Al Muktabar, Selasa (16/7/2024).

1. Penyegelan dilakukan ahli waris setiap tahun saat proses PPDB

IDN Times/Khaerul Anwar

Al Muktabar mengatakan, kasus penyegelan itu sudah beberapa kali dilakukan oleh pihak yang mengaku ahli waris setiap proses Perimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Padahal, lahan tersebut sudah dibeli dengan dikuatkan putusan pengadilan bahwa lahan ini milik Pemprov Banten.

"Ini seperti tahun lalu (segel saat PPDB). Biasanya membuka segelnya saat kegiatan belajar dimulai. Saya pelajari betul," katanya.

2. Pemprov Banten menggandeng Kejati Banten untuk proses eksekusi lahan

IDN Times/Khaerul Anwar

Kendati demikian, pihaknya tetap mengedepankan proses hukum dalam menangani perkara tersebut. Pemprov Banten telah menggandeng Kejati Banten untuk melindungi aset negara tersebut.

"Dan saat ini, kami dapat pendampingan dengan kejaksaan selaku pengacara negara untuk melakukan eksekusinya," katanya.

3. Pajak akan dihitung saat status lahan inkracht milik Pemprov Banten

IDN Times/Khaerul Anwar

Sementara itu, kata dia, terkait pajak lahan yang saat ini dipermasalahkan oleh ahli waris, akan dibayarkan negera dari rentan waktu sejak putusan inkracht pengadilan.

"Itu kan sesama pereintah tidak ada pajak kan tugas layanan publik jadi itu sarana prasaran pendidikan, kami akan cek putusan pengadilan dari kapan sampai kapan," katanya.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.