Jalan Berlubang Tewaskan Penumpang, Ojek Gugat Pemprov Banten Rp100 Miliar

Ia menegaskan, gugatan itu merupakan langkah hukum yang sah karena kliennya merasa dirugikan akibat dugaan kelalaian penyelenggara jalan. “Pak Amin sudah mendaftarkan gugatannya menuntut hak karena beliau menjadi korban kecelakaan,” ujarnya.

Raden Yayan mengaku telah menyiapkan sejumlah alat bukti berupa foto dan video kondisi jalan sebelum dan sesudah kecelakaan terjadi. "Karena jalan pada saat itu tidak ada rambu-rambu lalu lintas untuk memperingati warga menghindari jalan berlubang,” ungkapnya.

Ia menuding pemerintah selaku penyelenggara jalan melakukan pembiaran dan lalai dalam menjaga keamanan akses jalan yang digunakan masyarakat.
Menurutnya, setiap warga negara berhak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pemerintah sesuai ketentuan dalam KUHPerdata maupun aturan lalu lintas.

“Jelas di undang-undang lalu lintas juga disebutkan pemerintah bertanggung jawab ketika ada korban yang mengalami kejadian laka lantas,” katanya.

Menanggapi gugatan tersebut, Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah menyatakan pemerintah menghormati langkah hukum yang ditempuh penggugat.

“Memang ini hak rakyat, hak masyarakat, dan diatur bisa melakukan yang namanya class action. Itu hak mereka, dan akan kita hadapi. Apakah nanti keputusannya seperti apa, kita lihat. Kita tidak bisa mendahului keputusan. Intinya pemerintah harus selalu hadir,” ujarnya.

Ia menyebut perkara ini menjadi pembelajaran bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), tidak hanya pemerintah provinsi, tetapi juga kabupaten/kota hingga pusat agar pembangunan lebih terintegrasi. Menurutnya, kerusakan infrastruktur harus cepat ditangani, terutama jalan berlubang yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.

“Begitu ada lubang jangan menunggu viral dulu, langsung tutup. Kan ada UPT di setiap daerah. Dana pemeliharaan juga sudah dialokasikan. Saya minta segera ditangani. Jangan menunggu celaka atau diprotes baru ditutup,” tegasnya.

Dimyati memastikan pemerintah akan mengikuti proses hukum yang berjalan. "Saya tidak bisa intervensi. Kalau sudah negara hukum, hukum sebagai panglima. Keputusan hukum harus dihormati,” katanya.