Legal Standing Lemah Soal PSEL Ancam Kredibilitas Pemkot Tangerang
- Konflik internal Oligo mengancam kredibilitas Pemkot Tangerang
- Pemutusan kontrak dinilai solusi terbaik untuk menjaga integritas pemerintah
- Walhi menilai pemutusan kontrak sebagai bentuk perlindungan integritas pemerintah
Tangerang, IDN Times - Lemahnya komitmen dan persoalan legal standing yang membelit PT Oligo Infra Swarna Nusantara sebagai mitra pemerintah yang mendapatkan proyek pembangunan Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) dinilai berpotensi mengancam kredibilitas Pemerintah Kota Tangerang jika kerja sama terus dilanjutkan.
Diketahui, sejak penandatanganan kontrak tiga tahun lalu, proyek PSEL belum menunjukkan progres berarti. Bahkan, lahan yang telah disiapkan pemerintah kota tak kunjung dimanfaatkan karena pihak perusahaan gagal melakukan pembebasan. Kondisi ini membuat publik menilai bahwa pelaksanaan proyek jalan di tempat dan semakin membebani pemerintah.
“Dari awal memang kontrak ini tidak layak. Tidak ada basis data yang solid terkait manajemen pengelolaan sampah. Jumlah, jenis, hingga sebaran sampah tidak terpetakan dengan jelas," ungkap Manager Kampanye Tata Ruang dan Infrastruktur Walhi, Dwi Sawung di Tangerang, Minggu (14/9/2025).
1. Konflik di internal Oligo juga mengancam kredibilitas Pemkot Tangerang
Kelemahan mendasar PT Oligo, kata Dwi, juga kian nyata. Selain minim pengalaman di tingkat pengelolaan sampah skala kecil, perusahaan ini kini menghadapi konflik internal berupa dualisme kepengurusan yang berujung pada gugatan hukum. Kondisi ini menambah keraguan publik terhadap kapabilitas Oligo dalam merealisasikan proyek vital yang menyangkut hajat hidup masyarakat.
"Bagaimana mungkin sebuah proyek besar bisa berjalan tanpa fondasi data dan masterplan yang kokoh?” tegasnya.
2. Pemutusan kontrak dinilai jadi solusi terbaik
Di sisi lain, Dwi menilai bahwa pemutusan kontrak justru menjadi langkah terbaik untuk menjaga integritas pemerintah. Ia menegaskan, sejumlah kasus serupa di daerah lain yang berakhir dengan pembatalan kontrak.
“Justru lebih berisiko bila Pemkot Tangerang tetap bergantung pada mitra yang tidak berkomitmen,” ujarnya.
3. Walhi menilai, pemutusan kontrak salah satu bentuk perlindungan integritas pemerintah
Lanjutnya, apabila kontrak terus dipertahankan, risiko yang muncul bukan hanya keterlambatan proyek, tetapi juga beban anggaran daerah yang semakin membengkak. “Lebih jauh, kredibilitas Pemkot Tangerang bisa terancam karena terkesan membiarkan ketidakpastian berlangsung,” tegasnya.
Pemutusan kontrak dengan PT Oligo, katanya, bukan sekadar pilihan, melainkan bentuk perlindungan integritas pemerintah. Dengan langkah tegas, Pemkot Tangerang dapat membuka ruang strategi baru yang lebih relevan dan transparan.
"Juga berpihak pada kepentingan masyarakat,” tambahnya.
