Penetapan UMP Banten 2026 naik 6,7 persen
Berdasarkan hasil musyawarah Dewan Pengupahan
Andra harap kebijakan ini bisa melindungi daya beli pekerja
Serang, IDN Times – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2026 sebesar 6,7 persen. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 701 dan 702 Tahun 2025.
Keputusan itu diserahkan langsung Gubernur Banten Andra Soni kepada perwakilan serikat buruh di Aula Pendopo Gubernur Banten, Rabu (24/12/2025).
Andra mengatakan, penetapan kenaikan upah tersebut didasarkan pada hasil musyawarah Dewan Pengupahan dengan menggunakan nilai alpha 0,85, serta tetap mengacu pada rekomendasi dari pemerintah kabupaten/kota.
“Kami tidak mengubah keputusan atau rekomendasi dari kabupaten/kota. Kami berharap keputusan ini mampu meningkatkan kesejahteraan buruh, dan tentu juga produktivitas buruh di Banten terus meningkat,” kata Andra.
Dengan kebijakan tersebut, UMP Banten 2026 ditetapkan sebesar Rp3.100.881,40, naik dari UMP 2025 sebesar Rp2.905.119,90 atau meningkat sekitar 6,74 persen.
Selain UMP, Pemprov Banten juga menetapkan UMSP Tahun 2026 melalui Keputusan Gubernur Nomor 702 Tahun 2025. UMSP mencakup lima kategori usaha dengan total 95 kelompok Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) lima digit.
"UMSP 2026 dibagi ke dalam tiga kelompok kenaikan yang disesuaikan dengan karakteristik sektor usaha, kemampuan perusahaan, serta tingkat risiko pekerjaan," katanya.
Andra menegaskan kebijakan pengupahan tersebut diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha di Banten.
“Penetapan UMP dan UMSP Tahun 2026 ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Banten untuk melindungi daya beli pekerja sekaligus menjaga iklim usaha dan investasi agar tetap kondusif,” ujarnya.