Fakta-Fakta Kasus Preman Duduki Sekolah Islam di Pamulang

Ketua Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta, Ilham Aufa, menyebut sejumlah orang datang dan menguasai area Sekolah Islam Pamulang (SIP) di Jalan Siliwangi, Pamulang, sekitar pukul 03.00 WIB pada Sabtu (22/8/2026).

Menurut Ilham, penguasaan tersebut dilakukan ketika sebagian besar pengelola sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan warga sekolah sedang beristirahat.

“Kami baru tahu tindakan pengambilalihan tersebut setelah para preman itu menguasai bangunan SIP, karena di jam segitu kita semua sedang istirahat,” ujar Ilham.

Ilham menyebut peristiwa tersebut sebagai dugaan tindakan premanisme dalam sengketa pengelolaan sekolah. Namun, penyebutan orang-orang tersebut sebagai preman dibantah oleh UIN Jakarta.

Kepala Pusat Informasi dan Humas UIN Jakarta, Zaenal Muttaqin, mengatakan orang-orang yang berada di lingkungan sekolah bukan preman, melainkan personel keamanan atau sekuriti UIN Jakarta. Menurut Zaenal, keberadaan mereka merupakan bagian dari pengamanan aset negara yang berada di kawasan sekolah.

“Perlu kami luruskan, mereka bukan preman. Mereka adalah sekuriti UIN Jakarta yang menjalankan tugas pengamanan,” kata Zaenal, Sabtu (22/8/2026).

UIN Jakarta juga menyebut pemasangan pagar kawat di area perimeter sekolah dilakukan sebagai langkah preventif untuk membatasi akses pihak yang tidak berkepentingan.

Pihak yayasan menyebut terdapat sosok yang diduga merupakan Wakil Rektor II UIN Jakarta, Imam Subchi, berada di lokasi saat kejadian.

Sementara akademisi sekaligus alumni UIN Jakarta, Andi Syafrani, dalam unggahan Facebook pribadinya pada Minggu (23/8/2026), juga mengaitkan peristiwa tersebut dengan UIN Jakarta dan kelompok massa yang disebutnya sebagai GRIB Jaya.

Andi bahkan menyebut terdapat orang-orang menggunakan kaus berlogo UIN Jakarta.

Namun, tudingan mengenai keterlibatan pihak UIN Jakarta maupun GRIB Jaya tersebut masih berupa klaim dan belum disertai bukti independen dalam informasi yang tersedia. Pihak yang disebut juga perlu diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi.

Menurut Andi, pihak yayasan bersama guru, karyawan, dan sejumlah orang tua siswa kemudian mendatangi sekolah untuk mempertahankan hak mereka. Situasi disebut sempat memanas hingga terjadi aksi saling dorong. Pagar sekolah kemudian dilaporkan runtuh.

Polisi datang ke lokasi untuk mengamankan situasi dan mencegah konflik berkembang menjadi kekerasan.

Andi mengapresiasi tindakan kepolisian yang menurutnya berhasil membuat kelompok yang berada di dalam bangunan keluar dari area sekolah.

Perselisihan pengelolaan sekolah tersebut berkaitan dengan terbitnya KMA Nomor 1543 Tahun 2025.

Menurut Andi, keputusan tersebut berkaitan dengan integrasi sejumlah satuan pendidikan yang sebelumnya berada di bawah yayasan ke dalam pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) UIN Jakarta.

Pihak yayasan kemudian menolak kebijakan tersebut dan menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Dalam informasi yang disampaikan pihak yayasan, PTUN Jakarta melalui Putusan Nomor 9/G/2026/PTUN.JKT menyatakan KMA Nomor 1543 Tahun 2025 tidak sah dan memerintahkan Menteri Agama mencabut keputusan tersebut.

Klaim mengenai isi dan pelaksanaan putusan tersebut menjadi bagian penting dalam sengketa yang masih berlangsung.

Di sisi lain, UIN Jakarta memiliki alasan tersendiri dalam melakukan alih kelola. UIN Jakarta menyebut langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menyelamatkan dan memastikan pengelolaan aset negara yang nilainya disebut mencapai sekitar Rp160 miliar.

Aset tersebut terdiri atas lahan dan bangunan seluas sekitar 8.000 meter persegi.

Selain pengamanan aset, UIN Jakarta menyatakan alih kelola diarahkan untuk membenahi tata kelola keuangan, meningkatkan kesejahteraan guru dan karyawan, serta memperbaiki kualitas kegiatan belajar mengajar.

“Alih kelola ini bukan semata-mata perubahan pengelolaan. Ini merupakan bagian dari upaya menyelamatkan aset negara, memperbaiki tata kelola, meningkatkan kualitas pendidikan, sekaligus memastikan anak-anak mendapatkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman,” kata Zaenal.

Pihak yayasan menilai tidak seharusnya terjadi pengambilalihan pengelolaan sekolah selama sengketa hukum masih berlangsung.

Sementara UIN Jakarta menegaskan kedatangan rektorat ke sekolah merupakan bagian dari kegiatan visitasi dan sosialisasi terkait status satuan pendidikan yang berada di bawah UIN Jakarta.

Kuasa hukum UIN Jakarta, Alwani, membantah tudingan adanya penyerbuan atau pengerahan massa oleh pihak kampus. Ia menyebut rekaman video kegiatan visitasi dan sosialisasi menunjukkan rombongan rektorat datang secara terbuka.

Menurut Alwani, justru terdapat pihak yang menghalangi kegiatan tersebut dengan menutup akses gerbang sekolah. Ia juga menyebut sejumlah wali murid sempat kesulitan keluar masuk area.

“Video yang beredar secara utuh justru memperlihatkan kronologi yang sebenarnya. Kegiatan visitasi dan sosialisasi dilakukan secara terbuka dan resmi oleh pihak rektorat UIN dan Kementerian Agama,” ujarnya.

Dengan adanya dua versi tersebut, sengketa pengelolaan sekolah di Pamulang kini tidak hanya menyangkut siapa yang berhak mengelola satuan pendidikan, tetapi juga menyangkut status aset, pelaksanaan kebijakan pemerintah, serta putusan pengadilan yang menjadi bagian dari proses hukum.

Yang paling terdampak dari konflik tersebut tetap harus diperhatikan: siswa, guru, tenaga kependidikan, dan orang tua. Penyelesaian melalui mekanisme hukum dan tanpa kekerasan menjadi penting agar konflik pengelolaan tidak mengganggu proses pendidikan.