Serang, IDN Times - Puluhan ton sampah menumpuk di Pesisir Pantai Teluk, Labuan, Kabupaten Pandeglang. Potret sampah sempat itu viral setelah relawan yang tergabung dalam Pandawara Group memposting di akun Instagram miliknya.
Dalam unggahan mereka mengajak masyarakat dan pemerintah turut ikut membersihkan tumpukan sampah tersebut.
Melihat kondisi sampah yang ada, Pandawara menilai jika kondisi Pantai Teluk sangat ekstrem lantaran ketebalan sampahnya sangat dalam. Bahkan, mereka menyebut bahwa pesisir Teluk merupakan pantai terkotor se-Indonesia.
"Setahun berjalan kami ini pantai terekstrem yang pernah coba kita clean up karena ketebalannya pun sampai 2 meter," kata personel Pandawara Group, Ikhsan Destian.
Sejak hari pertama pada Senin 22 Mei hingga hari ini 23 Mei 2023 lapisan masyarakat, pemerintah mulai dari kabupaten, provinsi hingga TNI Polri turun ikut membersihkan sampah tersebut. Bahkan, Bupati Pandeglang Irna Narulita sempat turun langsung memungut sampah tersebut.
Namun, aksi bersih-bersih sampah itu mendapat sorotan dari kelompok aktivis lingkungan dari Yayasan Rehabilitasi Lingkungan dan Alam Fikri Jupri. Dia menyayangkan bahwa pemerintah daerah hingga masyarakat baru terjun membersihkan sampah setelah viral di media sosial.
Padahal, sejak beberapa tahun terakhir ia bersama aktivis lingkungan lainnya kerap menggelar aksi bersih-bersih di pesisir Pantai Teluk dan kerap menyuarakan masalah tersebut ke Pemda Pandeglang.
"Yang disayangkan cuma responsif pas rame doang," kata Fikri.
Justru, lanjut Fikri, yang harus menjadi perhatian khusus yakni bagaimana penanganan sampah di pesisir Teluk secara berkelanjutan. Sebab, tumpukan sampah itu pernah dibersihkan oleh Pemkab Pandeglang dan Pemprov Banten pada 2018 setelah ditegur oleh Susi Pudjiastuti saat menjabat menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia namun sampah kembali menumpuk karena tak ada tindakan lanjutan.
"Respons besar-besaran kedua kali setelah (ditegur) Menteri Susi," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Pandeglang Irna Narulita mengklaim bahwa sampah tersebut berasal laut sehingga menjadi permasalahan nasional dan perlu campur tangan Pemerintah Provinsi Banten. Sebab, dia beranggapan, penangana sampah yang berada di laut bukan kewenangan Pemkab Pandeglang.
"Kami menganggarkan juga masalah karena masalah konservasi, sumber daya alam laut itu sudah jadi kewenangan Pemprov Banten," katanya.
Sementara, Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar mengaku sudah berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang terkait tumpukan sampah yang berada di Pantai Labuan, Kabupaten Pandeglang.
"Tadi malam saya berkomunikasi ke Ibu Bupati untuk kita bisa mengambil langkah-langkah terhadap itu," kata Al Muktabar.
Al Muktabar mengatakan telah mengarahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk dapat mengecek dan turun langsung ke lapangan. "Saya sedang me-review itu apakah itu merupakan bawaan laut dari pasang surut gelombang atau yang lainnya," imbuhnya.
Sementara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten telah mengerahkan personelnya dan alat berat untuk turut serta menangani tumpukan sampah di Pantai Labuan, Kabupaten Pandeglang.
"Kita telah kerahkan tadi pagi sekitar 120 personel dan terus bertambah, serta kita menurunkan 3 alat berat berupa excavator untuk menangani sampah di daerah tersebut," katanya.
Arlan menyampaikan personel yang dikerahkan itu dari UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Pandeglang dan UPTD Pengelolaan DAS Ciliman Cisawarna Dinas PUPR Provinsi Banten.