JPPI: Skema UKT Jadi Alat Pemerintah Privatisasi Pendidikan

12 Agu 2023, 19:10 WIB

Ilustrasi wisuda (IDN Times/Mardya Shakti)

Tangerang, IDN Times - Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai skema Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada perguruan tinggi negeri (PTN) merupakan bentuk komersialisasi pendidikan. Ubaid bahkan menyebut skema ini membuat masyarakat kelas ekonomi rendah sulit mengakses pendidikan tinggi. Hal itu menanggapi data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait angka biaya kuliah di PTN.

"Sebenarnya pemerintah ini sedang membuat kebijakan orang miskin dilarang kuliah. Atau, sering juga disebut dengan privastisasi dan komersialisasi pendidikan," kata Ubaid kepada IDN Times, Sabtu (12/8/2023).

1. Pendidikan malah terjerat pada skema pasar

ANTARA FOTO/Idhad Zakaria

Ubaid menyebut, para pemangku kepentingan seperti menghiraukan konstitusi negara.

"Karena mikirnya cuan alias untung dan profit, maka pendidikan tinggi kita sudah diserahkan pada mekanisme kedaulatan pasar, bukan lagi pada kedaulatan rakyat dan jauh dari amanat konstitusi bahwa tugas pemerintah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa," ungkapnya.

2. Pendidikan jangan dikomersialisasi

ilustrasi uang (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)

Atas persoalan itu, Ubaid menilai pemerintah semestinya jangan mendorong pendidikan ke arah komersialisasi dengan dalih apa pun.

"Solusinya ya kembalikan tanggung jawab pengelolaan ini pada negara, jangan malah didorong pada privatisasi yang berkedok otonomisasi ala PTNBH," kata dia.

Selain itu, menurut Ubaid, pendidikan di Indonesia memungkinkan gratis dari tingkat terendah hingga tertinggi jika mengacu pada fiskal.

"Sangat memungkinkan, kita bisa bikin kereta cepat, jalan tol, bandara. Itu duit semua, nyatanya kita bisa. Berarti kan tinggal prioritas pemerintah ke mana," kata dia.