Terima Suap Lahan Parkir, Eks Kadishub Cilegon Divonis 2 Tahun Bui

05 Jan 2022, 17:47 WIB

IDN Times/Khaerul Anwar

Serang, IDN Times - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Serang memvonis mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Cilegon Uteng Dedi Apendi 2 tahun penjara. Dalam pembacaan vonis Rabu (5/1/2022), majelis hakim menilai, Uteng terbukti bersalah menerima suap.

Uteng dinilai terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

1. Vonis hakim lebih rendah dari tuntutam JPU

IDN Times/Khaerul Anwar

Selain divonis penjara 2 tahun, Uteng pun dikenakan membayar denda Rp50 juta dengan subsider 3 bulan kurungan penjara.

Namun, vonis hakim yang diketuai oleh Atep Sopandi tersebut lebih rendah dari tuntuan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon yang menuntut 2 tahun dan 6 bulan penjara atas kasus suap syarat penerbitan Surat Pengelolaan Tempat Parkir atau SPTP Pasar Baru Cilegon.

"Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Uteng dengan pidana penjara selama 2 tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan," kata Hakim Atep saat membacakan putusan.

2. Pertimbangan yang meringankan dan memberatkan terdakwa

Ilustrasi Korupsi (IDN Times/Mardya Shakti)

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai hal-hal yang meringankan terdakwa antara lain mengakui dan menyesali perbuatannya. Uteng juga bersikap sopan dan terbuka selama proses pengadilan.

"Sementara hal-hal yang memberatkan karena Uteng tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi," katanya.

3. Terdakwa terima putusan Majelis Hakim Tipikor Serang

Ilustrasi Koruptor (IDN Times/Mardya Shakti)

JPU Kejari Cilegon menyatakan pikir-pikir atas putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa Uteng. Sementara, Uteng melalui pengacaranya Bahtiar Rifai menerima putusan majelis hakim tersebut.

"Kami merasa sudah cukup puas, putusan majelis hakim sudah memenuhi rasa keadilan," katanya.

Kendati demikian, Bahtiar berharap, Kejaksaan Negeri Cilegon tidak hanya berhenti memroses kasus Uteng. Ia berharap Kejari Cilegon membuka kasus suap izin parkir Pasar baru Kota Cilegon Jilid II.

"Karena konsepsi Pasal 5 bahwa pemberi suap, harus diproses hukum juga. Kami mendesak Kejaksaan menetapkan tersangka baru. Orang yang memberi gratifikasi, membantu peristiwa tersebut, dan yang menerima aliran dana tersebut harus diproses," kata Bahtiar.