Walkot Tangsel Minta BRIN Batalkan Penutupan Jalan Serpong–Parung

Dalam suratnya, Benyamin secara tegas meminta agar jalan tersebut dikembalikan fungsinya sebagai jalan provinsi untuk kelancaran arus lalu lintas masyarakat.

“Berdasarkan sertifikat hak pakai dan untuk pelayanan masyarakat, saya mintakan jalan tersebut tetap menjadi jalan lintasan milik Provinsi Banten. Mudah-mudahan ini bisa dipahami sehingga tidak perlu terjadi penutupan dan sebagainya,” ungkapnya.

Benyamin juga memahami kekhawatiran warga Setu yang menolak rencana penutupan akses jalan tersebut. Menurutnya, jalan Serpong–Parung sudah menjadi akses vital warga selama puluhan tahun.

“Sudah jadi akses perlintasan masyarakat dan itu sudah berlangsung puluhan tahun. Jadi masyarakat sudah terbiasa memanfaatkan jalan tersebut karena itu jalan provinsi,” tegas Benyamin.

Sebelumnya, BRIN berencana menutup akses Jalan Raya Serpong–Parung dan mengalihkan lalu lintas ke jalan baru. Sosialisasi kepada masyarakat sekitar bahkan telah dilakukan pada 26 September 2025 dalam agenda pengalihan akses menuju Kawasan Sains dan Teknologi BJ Habibie, yang dikategorikan sebagai Objek Vital Nasional dan Area Nuklir.

Namun rencana itu mendapat penolakan keras dari warga Kecamatan Setu, yang menilai jalan tersebut merupakan jalur utama kegiatan ekonomi dan sosial mereka.

Perwakilan warga bersama kuasa hukum LBH GP Ansor Tangsel juga telah menyampaikan penolakan mereka melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Kota Tangsel pada 30 September 2025.