140 Titik Rawan Kekeringan di Banten, Pemprov Bakal Bangun Sumur

Arlan menjelaskan, pembangunan sumur tidak dilakukan secara terpusat oleh satu instansi. Pemerintah akan membagi tanggung jawab pembangunan sesuai kewenangan masing-masing agar kebutuhan air bersih di wilayah rawan kekeringan dapat dipenuhi lebih cepat.

"Nanti pembangunan sumur bersama itu bukan satu sumur dibangun ramai-ramai, tetapi kita petakan berapa total kebutuhannya. Kita bagi porsinya, pusat bangun berapa, provinsi berapa, dan kabupaten/kota berapa," ujarnya.

Ia menyebutkan, Pemprov Banten telah membangun empat sumur dalam pada tahun lalu di Malingping, Cemplang, Panongan, dan Ciomas. Sementara tahun ini, pemerintah provinsi merencanakan pembangunan satu sumur tambahan sembari memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Selain itu, Pemprov juga membuka peluang memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) apabila hasil koordinasi lintas instansi menetapkan perlunya percepatan penanganan kekeringan.

"Hasil rapat koordinasi ini nantinya akan menentukan apakah anggaran BTT bisa langsung dieksekusi dan dimanfaatkan untuk percepatan penanganan bencana kekeringan di Banten," katanya.

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni mengatakan langkah jangka pendek yang masih diprioritaskan pemerintah adalah distribusi bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak. Hingga saat ini, Pemprov telah menerima permohonan bantuan air bersih dari lebih dari 100 titik lokasi.

"Jangka pendeknya pasti kita beri bantuan air. Alhamdulillah beberapa kabupaten/kota juga telah melaksanakan. Kemarin saya monitoring di daerah Tangerang Raya, PDAM siang-malam mengantar tangki air ke wilayah-wilayah yang melaporkan terjadi kekeringan," ujarnya.

Meski demikian, Andra menilai pembangunan sumur dalam harus disertai mitigasi yang matang. Sebab, beberapa sumur dengan kedalaman hingga 120 meter yang telah dibangun sebelumnya juga mengalami kekeringan saat musim kemarau.

"Karena juga ada sumur yang kita bangun dengan kedalaman 120 meter, sekarang juga kering kondisinya. Nah, ini yang harus kita mitigasi bersama," ungkapnya.

Ia menambahkan, Pemprov Banten akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR serta pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun program pembangunan sumur tersebut.

Terpisah, Kepala Pelaksana BPBD Banten Lutfi Mujahidin mengungkapkan sebanyak 105 kecamatan atau 415 desa dan kelurahan di Provinsi Banten berpotensi terdampak kekeringan pada musim kemarau tahun ini.

Menurutnya, distribusi bantuan air bersih telah menjangkau 139 desa dan kelurahan, sementara kebutuhan di wilayah lainnya masih terus dipenuhi.

"Sekitar 105 kecamatan atau 415 desa dan kelurahan di seluruh Provinsi Banten berpotensi terdampak kekeringan musim ini, dan kita terus mendistribusikan air bersih ke daerah yang membutuhkan," kata Lutfi.