Serang, IDN Times - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Banten tertinggi di Indonesia dengan angka 8,11 persen. Artinya, sebanyak 490 ribu orang di Banten pengangguran.
Bahkan, angka tersebut juga lebih tinggi dari angka nasional sebesar 5,28 persen.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Banten, Adhi Wiriana mengatakan, Banten masih tertinggal dengan provinsi lain dalam menanggulangi persoalan pengangguran. Hal itu dapat dilihat dari angka pengangguran yang masih tinggi, bahkan terbanyak se- Indonesia.
Di bawah Banten, terdapat Provinsi Jawa Barat sebesar 7,99 persen, dan Maluku 7,08 persen. Sedangkan Provinsi Bali menjadi daerah paling rendah angka pengangguran di Indonesia, yakni hanya 1,52 persen.
"Kita masih kurang canggih dibandingkan provinsi lain, kita terbesar se-Indonesia. Dari 34 provinsi, kita nomor satu terendah dan masih lebih tinggi dibandingkan angka nasional," kata Adhi di kantor BPS Banten, Selasa (5/11).
Adhi mengatakan, kemarau panjang yang terjadi dari Februari sampai September 2019, membuat para petani terpaksa menganggur. Selain itu, tingginya angka pengangguran di Banten juga disebabkan oleh PHK massal di Krakatau Steel Kota Cilegon, dan beberapa industri di Kota Tangerang Selatan (Tangsel).
"Terjadi beberapa PHK di industri di Banten yang merumahkan karyawannya atau memecat outsourching-nya, kemudian juga ada peralihan ada dua industri yang ada di Tangsel, salah satunya PT Sandratex yang gulung tikar," kata Adhi.
Adhi menjelaskan, penyumbang terbesar angka pengangguran masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang, yang justru memiliki wilayah industri.
"Alasannya adalah adanya wilayah industri mengakibatkan banyak pendatang dari luar daerah, namun akhirnya malah tak dapat pekerjaan," kata Adhi.
Ironisnya, pengangguran di Banten didominasi oleh lulusan SMK dibandingkan jenjang pendidikan lain. Ada sekitar 13,03 persen pengangguran disumbangkan lulusan SMK.
Adhi menuturkan, SMK menjadi salah satu penyumbang angka pengangguran itu, karena jurusan mereka tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.
"Misal lulusan STM Otomotif tapi di sini tidak ada industri otomotif," ungkap Adhi.