Air Lindi TPST Abu & Co ke Sungai Cisadane, Camat Tak Tahu Izin Lingkungan

Pegawai TPST Abu & Co berinisial S mengatakan, setiap hari terdapat sekitar lima armada yang membawa sampah dari sejumlah perumahan di kawasan BSD. Menurutnya, setiap armada membawa sekitar lima ton sampah. Diperkirakan sekitar 25 ton sampah masuk ke lokasi tersebut setiap hari.

“Yang sudah menumpuk di area belakang ini 70 ton dan area depan sekitar 30 ton, total sekitar 100 ton, nanti dibakar,” kata S.

S menjelaskan, sebelumnya TPST memiliki mesin untuk memilah sampah. Sampah organik dan nonorganik dipisahkan menggunakan mesin, sedangkan sampah nonorganik seperti plastik dimusnahkan dengan cara dibakar.

“Kita dulu ada alatnya, mobil loading naik ke convayer dan jatuh ke mesin perobek plastik, nanti screening dan masuk ke convayer lagi,” ujarnya. Namun, proses pengolahan sampah belum optimal. Timbunan sampah masih menunggu pengadaan mesin pemusnah sampah baru.

TPST Abu & Co menurut S telah beroperasi sejak 1992 atau jauh sebelum Kota Tangsel terbentuk sebagai daerah otonom.

Aktivitas pengolahan sampah di lokasi tersebut menggunakan metode pembakaran. Namun, ketika ditanya mengenai izin pembakaran sampah, S mengaku tidak mengetahui secara rinci. “Soal izin pembakaran sampah, kita nggak tahu, kita serahin ke atasan,” katanya.

S juga menyebut TPST Abu & Co tidak terkena penyegelan ketika Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menindak tempat pembuangan sampah ilegal yang berada di bawah lokasi tersebut pada akhir 2025.

Menurutnya, perbedaan itu karena TPST Abu & Co memiliki fasilitas pengolahan sampah. “Kemarin yang disegel nggak ada pemusnahan, kita masih punya alat pemilah, alat pembakar dan alat pencuci asap,” ungkapnya.

Camat Serpong, Saefuddin membenarkan pihaknya mengetahui aktivitas TPST Abu & Co yang melakukan penampungan dan pengolahan sampah di kawasan sempadan Sungai Cisadane. Namun, dia mengaku tidak mengetahui legalitas maupun perizinan operasional pembakaran sampah di lokasi tersebut.

“Selama saya menjabat tidak ada permohonan izin lingkungan apapun ke kecamatan perihal aktivitas tersebut. Sedangkan kewenangan pengawasan dan pengendalian ada pada Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol-PP sebagai penegak peraturan daerah,” ujar Saefuddin.

Lokasi TPST tersebut tidak sesuai dengan zonasi dalam Peraturan Wali Kota Tangsel Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Kota Tangsel 2022-2042. Dalam aturannya, zona pengelolaan persampahan di Kota Tangsel disebut hanya terdapat di satu lokasi, yakni kawasan TPA Cipeucang.

Sementara pembangunan TPST juga diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Aturan tersebut mensyaratkan pembangunan TPST menyesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota atau daerah.

Adapun sejumlah persyaratan teknis pembangunan TPST antara lain, luas lokasi lebih dari 20 ribu meter persegi, dapat ditempatkan di dalam kota atau TPA, serta berjarak paling sedikit 500 meter dari permukiman terdekat.

TPST juga diwajibkan memiliki fasilitas pemilahan, instalasi pengolahan sampah, pengendalian pencemaran lingkungan, penanganan residu, fasilitas penunjang, serta zona penyangga.