Awas! Langgar Protokol di Tangerang Denda Rp50 Ribu

19 Sep 2020, 16:27 WIB

Wali kota Tangerang, Arief Wismansyah melakukan pemantauan terhadap protokol kesehatan di fasilitas publik (Instagram.com/@ariefwismansyah)

Tangerang, IDN Times - Pemerintah Kota Tangerang resmi menetapkan sanksi bagi warga yang melanggar protokol kesehatan. Sanksinya adalah denda Rp50 ribu.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menjabarkan ketentuan dalam penegakan dan pemberian sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan pencegahan COVID-19 telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Tangerang. "Peraturan nomor 70 dan 78 tahun 2020 Tentang pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBB dalam penanganan COVID-19 di Kota Tangerang," ujar Wali Kota Arief, seperti dikutip dari ANTARA, Sabtu (19/9/2020).

1. Bagi warga, sanksi yang diutamakan adalah bekerja sosial

Instagram/ariefwismansyah

Dalam Perwali tersebut diatur bahwa sanksi itu diberikan kepada masyarakat umum dan pelaku usaha yang tidak menerapkan protokol kesehatan dalam beraktivitas.

"Masyarakat yang tidak memakai masker di tempat kerja, pusat perbelanjaan, rumah makan maupun perhotelan jika melanggar akan ditindak. Sanksinya berupa kerja sosial, penutupan sementara atau membayar denda," ujarnya.

Namun, imbuhnya, untuk masyarakat diutamakan adalah sanksi bekerja sosial.

2. Masyarakat diminta tidak menggelar acara yang mengundang banyak orang

Ilustrasi menikah di tengah pandemik COVID-19. (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)

Selain itu, kata Arief, selama pemberlakuan PSBB maupun PSBL - RW yang ditetapkan Pemkot Tangerang, masyarakat diharapkan tidak menggelar acara yang dapat berpotensi menimbulkan kerumunan masa. "Misalnya pesta di rumah, kalau kedapatan akan dibubarkan langsung saat itu juga," ujar Arief.

3. Uang denda akan masuk ke kas daerah

ilustrasi (IDN Times/Khaerul Anwar)

Sebagai informasi, dalam Perwali No.70 dan 78 tahun 2020 disebutkan pembayaran denda bagi pelanggar protokol kesehatan diwajibkan membayar langsung kepada bank dengan menggunakan formulir pembayaran yang telah disediakan.

"Denda yang dibayarkan akan masuk ke kas daerah dan tidak ada pembayaran denda di lokasi penertiban," ujar Wali Kota Arief.