Bapenda Lebak Dukung DPRD Panggil PLN Soal Pajak Penerangan Jalan

Deri mengatakan, selama ini penetapan target hanya berdasarkan realisasi saja. Namun, dalam waktu dekat akan ada koordinasi dengan PT PLN mengenai capaian target PPJ di tahun 2023.

"Proses bisnis pajak daerah di Lebak perlu ada surat pemberitahuan pajak daerah. Nah, itu biasanya terdiri dari berapa banyak jumlah pemakaian yang dilakukan lalu dikalikan tarif. Namun implementasinya pihak PLN pernah menyampaikan jika itu harus disampaikan per pengguna mungkin ratusan ribu sesuai dengan jumlah kepala keluarga," tuturnya.

Jadi, kata Deri, selama ini laporannya hanya terhadap pembayarannya saja. "Paling nanti ada treatment tersendiri untuk penyampaian dokumen yang dibutuhkan," tambah Deri.

Diketahui, di Kabupaten Lebak, penyetoran PPJ pada tahun 2021 realisasinya sebesar Rp18,9 miliar. Tahun 2022 sebesar Rp28,5 miliar.

Sedangkan proyeksi di tahun 2023 itu sekitar Rp30 miliar. Dan per Juni 2023 itu sudah mencapai Rp15,7 miliar.

Sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Kabupaten Lebak bakal memanggil pihak Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) perwakilan wilayah untuk membahas Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

Anggota Pansus PAD Lebak Acep Dimyati mengatakan, realisasi PPJ kerap kali melebihi target. Namun, dasar perhitungan yang dilakukan oleh PT PLN tidak transparan atau belum diketahui oleh publik.

"Kita akan panggil PLN, akan kita tanya dasar perhitungan yang diterapkan oleh PLN itu seperti apa. Buktinya kalau memang ini konstan, setiap tahun itu Rp30 miliar, tapi kenyataannya target Rp30 miliar terealisasi Rp32 miliar," kata Acep, Kamis (10/8/2023).