Bawaslu Ingatkan Irna Narulita Jangan Manfaatkan Bencana Demi Pilkada

Ia menjelaskan, meski tahapan pilkada sempat ditunda karena pandemik COVID-19, akan tetapi setelah ada perppu dan surat dari Bawaslu RI maka pengawasan harus tetap dijalankan terutama pada calon petahana. Sebab, di saat seperti ini bantuan untuk masyarakat rawan dipolitisasi untuk kepentingan pemilihan.

“Secara jelas diperintahkan untuk tetap mengawasi agar tidak ada penyalahgunaan terkait dengan kepala daerah, terutama di tahun politik yang berdasarkan perppu dilaksanakan pada Desember 2020 ini," kata Ade.

Kalau itu murni bantuan, lanjut Ade, salurkanlah tanpa ada motif politik. "Misalkan mengajak, memberikan bantuan itu dengan iming-iming seperti kalau pilkada digelar untuk memilih bupati tertentu, misalkan,” kata Ade.

Sedangkan mengenai tas bergambar bupati dan wakil bupati pada setiap bungkus sembako yang disalurkan oleh Pemkab Pandeglang, Bawaslu akan melakukan kajian serius apakah hal tersebut melanggar aturan atau tidak.

"Nanti kami lihat dulu bentuk stikernya kemudian kami sesuaikan apakah ada dugaan-dugaan dari unsur yang tidak diperbolehkan atau dalam tanda kutip ada penyalahgunaan bantuan untuk kepentingan politik,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Bawaslu akan berkoordinasi dengan KPU Pandeglang terkait tahapan apa yang saat ini seharusnya dilakukan. Dengan begitu Bawaslu bisa menentukan langkah yang tepat saat menindaklanjuti kasus tas bantuan bergambar tersebut.

“Ini juga belum jelas masuk tahapan mana karena baru keluar perppu dan KPU belum membuat PKPU jadi belum tahu nih deket-deket ini tahapan apa yang dilaksanakan,” tutupnya.